Blog

JAKARTA – Polri mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran diri untuk menjaga keluarga dari berbagai modus perjudian daring atau judi online yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan berdampak pada kehidupan sosial maupun keluarga. Upaya ini sejalan dengan program Quick Wins prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, upaya tersebut mendorong keterlibatan publik dalam menjaga keamanan serta mencegah penyebaran judi daring dan penipuan digital.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengingatkan bahwa pemberantasan judi online tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum terhadap jaringan dan pelaku, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mengenali risiko serta mencegah diri dan keluarga terjerat perjudian digital. Hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas Kapolri, khususnya poin ketiga tentang Bersih Judi Daring dan Penipuan Digital.

“Sejalan dengan program prioritas Kapolri, yaitu program Bersih Judi Daring dan Penipuan Digital, kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan promosi maupun janji keuntungan instan yang ditawarkan melalui ruang digital. Polisi Bersama Masyarakat perlu diwujudkan melalui kepedulian dan peran aktif bersama dalam mencegah penyebaran judi online, mengenali risikonya, serta melindungi diri dan keluarga dari dampak yang ditimbulkan,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Ia menjelaskan, promosi judi online dapat ditemukan melalui berbagai saluran digital, mulai dari unggahan media sosial, komentar spam, pesan pribadi, hingga tautan yang mengarahkan pengguna ke situs perjudian. Promosi tersebut dapat dikemas dengan menonjolkan kemenangan atau keuntungan tertentu sehingga menimbulkan persepsi keliru bahwa judi online merupakan cara mudah untuk mendapatkan penghasilan.

Masyarakat perlu memahami bahwa kemenangan sesaat bukan jaminan keuntungan berkelanjutan. Sebaliknya, keinginan untuk mengembalikan uang yang telah hilang akibat kekalahan dapat mendorong seseorang terus bermain dan mempertaruhkan lebih banyak uang. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan sehari-hari, menimbulkan utang, hingga memicu persoalan dalam keluarga.

“Jangan sampai keinginan mendapatkan keuntungan dengan cepat justru membuat masyarakat mengabaikan risiko kerugian yang lebih besar. Kami mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap promosi perjudian, tidak menggunakan uang untuk kebutuhan pokok sebagai taruhan, serta tidak menyebarluaskan tautan atau konten yang mempromosikan judi online. Langkah pencegahan perlu dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga,” tegasnya.

Untuk mencegah dampak yang lebih luas, masyarakat diimbau tidak mengakses situs perjudian, tidak melakukan deposit atau transfer dana untuk berjudi, serta tidak memberikan data pribadi maupun informasi keuangan kepada pihak yang mempromosikan aktivitas tersebut. Orang tua juga diharapkan mendampingi anak dalam menggunakan internet dan membangun komunikasi terbuka mengenai risiko perjudian digital agar anak dan remaja tidak mudah terpapar konten tersebut.

Apabila menemukan konten atau aktivitas yang diduga berkaitan dengan perjudian daring, masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal resmi yang berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak ikut menyebarluaskan promosi perjudian, termasuk melalui komentar, unggahan, maupun pesan berantai. Apabila terdapat anggota keluarga yang mulai mengalami kesulitan menghentikan kebiasaan berjudi, dukungan dan komunikasi tanpa menghakimi dapat menjadi langkah awal untuk mencegah dampak yang lebih besar.

Trunoyudo menegaskan bahwa Polisi Bersama Masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui dukungan terhadap penegakan hukum, tetapi juga melalui keterlibatan bersama dalam membangun kesadaran dan mencegah risiko kejahatan digital. Penindakan terhadap pelaku perlu berjalan beriringan dengan edukasi publik agar masyarakat semakin memahami bahaya judi online dan mampu mengambil langkah pencegahan.

“Pemberantasan judi online membutuhkan peran bersama. Kami mengajak masyarakat untuk tidak memberikan ruang bagi penyebaran perjudian daring, berani melaporkan aktivitas yang diduga melanggar hukum, serta saling mengingatkan mengenai risikonya. Polisi Bersama Masyarakat dapat memperkuat upaya perlindungan masyarakat dan mewujudkan ruang digital yang lebih aman serta bertanggung jawab,” tutup Trunoyudo.

INTAN JAYA, PAPUA TENGAH – Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 melaksanakan patroli humanis di Kampung Wandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat (16/10/2026), sekitar pukul 11.10 WIT. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus mempererat hubungan dengan warga melalui komunikasi langsung dan sapaan yang ramah.

Dalam pelaksanaannya, personel Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 menyapa masyarakat yang ditemui di sekitar kampung. Interaksi berlangsung dalam suasana akrab, dengan mengedepankan sikap santun dan pendekatan persuasif sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang baik antara petugas keamanan dan masyarakat.

Patroli humanis ini tidak hanya menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga membuka ruang bagi personel untuk menjalin kedekatan dengan warga. Melalui komunikasi secara langsung, personel berupaya menciptakan suasana yang nyaman sehingga masyarakat dapat berinteraksi secara terbuka dan merasakan kehadiran aparat di tengah kehidupan sehari-hari.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa patroli humanis merupakan salah satu pendekatan penting dalam menjaga keamanan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

“Setiap personel harus mampu menjalankan tugas dengan profesional, humanis, dan penuh kepedulian. Kehadiran kami di tengah masyarakat bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga membangun komunikasi yang baik serta memperkuat hubungan yang harmonis dengan warga. Kami berharap pendekatan ini dapat menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap petugas keamanan,” ujar Kaops Damai Cartenz-2026.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa komunikasi langsung melalui patroli humanis menjadi sarana penting untuk mempererat hubungan antara personel dan masyarakat.

“Melalui sapaan yang ramah dan komunikasi yang terbuka, kami ingin membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan, menjalin komunikasi yang baik, dan bersama-sama memelihara keamanan di lingkungan masing-masing,” ungkap Wakaops Damai Cartenz-2026.

Salah seorang warga, Lipius Beliau, saat dijumpai menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada personel Satgas Damai Cartenz atas kepedulian dan rasa aman yang mereka bawa ke lingkungan tempat tinggal masyarakat.

“Kehadiran patroli yang ramah seperti ini membuat kami merasa tenang, aman, dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujar Lipius Beliau saat dijumpai di sela-sela kegiatan patroli.

Melalui patroli humanis di Kampung Wandoga, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 terus berupaya mengedepankan pendekatan yang ramah dan persuasif dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, menjaga hubungan yang harmonis, serta mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Intan Jaya.

JAKARTA – Polri mengajak masyarakat lebih waspada terhadap penyebaran judi daring atau judi online yang memanfaatkan berbagai saluran digital untuk menarik pengguna. Upaya pencegahan ini menjadi bagian dari perhatian Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melalui program Quick Wins atau program prioritas Kapolri pada poin ketiga, yakni Bersih Judi Daring dan Penipuan Digital. Sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, keterlibatan publik diperlukan untuk mengenali modus perjudian digital, mencegah penyebarannya, serta melindungi diri dan keluarga dari risiko yang ditimbulkan. Promosi di media sosial, komentar spam, pesan pribadi, hingga tautan menuju situs perjudian kerap dikemas dengan tawaran kemenangan dan keuntungan instan. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada promosi tersebut karena judi online berisiko menimbulkan kerugian finansial dan berdampak pada kehidupan sosial maupun keluarga.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pencegahan judi online membutuhkan upaya penegakan hukum yang disertai peningkatan kesadaran masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat dan program prioritas Kapolri, khususnya poin ketiga mengenai Bersih Judi Daring dan Penipuan Digital.

“Sebagaimana dengan program prioritas Quick Wins Kapolri, kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk promosi judi online dan tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan dalam waktu singkat. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, upaya pencegahan perlu dilakukan secara bersama-sama, mulai dari mengenali modus yang berkembang, melindungi keluarga dari paparan perjudian digital, hingga melaporkan aktivitas yang diduga melanggar hukum,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Ia menjelaskan, promosi perjudian digital dapat membentuk persepsi keliru bahwa judi online merupakan cara mudah untuk memperoleh penghasilan. Padahal, kemenangan sesaat tidak menjamin keuntungan berkelanjutan. Keinginan untuk mengembalikan uang yang hilang akibat kekalahan justru dapat mendorong seseorang terus bermain dan mempertaruhkan dana dalam jumlah lebih besar.

Apabila berlangsung terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan sehari-hari, memicu utang, serta menimbulkan persoalan dalam keluarga. Karena itu, masyarakat diingatkan untuk tidak menggunakan uang kebutuhan pokok sebagai taruhan dan tidak mengambil keputusan keuangan berdasarkan janji keuntungan yang tidak realistis.

“Jangan sampai tawaran keuntungan instan membuat masyarakat mengabaikan risiko yang dapat muncul di kemudian hari. Kami mengajak masyarakat untuk bersikap kritis terhadap promosi judi online, tidak mengeklik tautan mencurigakan, serta tidak menyebarluaskan konten yang mengarahkan orang lain ke situs perjudian. Pencegahan harus dimulai dari kesadaran diri dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar,” tegasnya.

Polri juga mengimbau masyarakat menjaga keamanan data pribadi dan informasi keuangan dengan tidak memberikannya kepada pihak yang tidak dapat dipercaya. Orang tua dan keluarga diharapkan mendampingi penggunaan internet, khususnya bagi anak dan remaja, serta membangun komunikasi terbuka mengenai risiko perjudian digital. Apabila terdapat anggota keluarga yang mulai kesulitan menghentikan kebiasaan berjudi, pendekatan yang mendukung dan tidak menghakimi dapat menjadi langkah awal untuk membantu mencegah dampak yang lebih luas.

Masyarakat yang menemukan konten atau aktivitas yang diduga berkaitan dengan judi online dapat melaporkannya melalui kanal resmi yang berwenang. Informasi yang relevan dapat disampaikan agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diminta tidak ikut menyebarkan tautan maupun materi promosi perjudian, baik melalui unggahan, komentar, maupun pesan berantai.

Trunoyudo menegaskan, pemberantasan judi online tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya melindungi masyarakat dari risiko kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan. Keterlibatan masyarakat dalam mengenali modus, mencegah penyebaran promosi, dan menyampaikan laporan menjadi bagian penting dari upaya bersama tersebut.

“Melalui Polisi Bersama Masyarakat, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mendukung program Kapolri, Bersih Judi Daring dan Penipuan Digital. Dengan meningkatkan kewaspadaan, tidak memberi ruang bagi promosi perjudian, dan saling mengingatkan mengenai risikonya, kita dapat bersama-sama mencegah dampak judi online dan mendukung terciptanya ruang digital yang lebih aman serta bertanggung jawab,” tutup Trunoyudo.

Jakarta – Polri terus memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) melalui program Jumat Keliling (Jumling). Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghadirkan anggota kepolisian di tengah masyarakat, salah satunya dengan mengikuti salat Jumat bersama warga di masjid, dilanjutkan silaturahmi dan dialog untuk menyerap aspirasi serta mendengarkan persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Jumat Keliling merupakan salah satu bentuk pelaksanaan program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memperkuat harkamtibmas sekaligus membangun hubungan yang lebih dekat antara kepolisian dan masyarakat.

“Melalui Jumat Keliling, anggota Polri hadir di ruang-ruang kehidupan masyarakat. Kegiatan ini bukan sekadar mengikuti salat Jumat bersama warga, tetapi juga menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi, berdialog, mendengarkan keluhan, dan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Ia menjelaskan, kegiatan Jumat Keliling hari ini dilaksanakan oleh jajaran kewilayahan, mulai dari Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek bersama personel di wilayah masing-masing. Kehadiran para pimpinan dan anggota kepolisian di tengah masyarakat diharapkan dapat memperkuat komunikasi dua arah, sehingga berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban dapat diketahui serta ditangani lebih awal.

Menurut Johnny, pendekatan langsung seperti ini penting karena pemeliharaan kamtibmas tidak cukup hanya dilakukan melalui patroli dan penegakan hukum. Polri juga perlu memahami kondisi sosial masyarakat, membangun komunikasi yang terbuka, serta memastikan warga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan yang membutuhkan perhatian kepolisian.

“Ketika polisi hadir, mendengarkan, dan menindaklanjuti keluhan warga, di situlah kepercayaan tumbuh. Kita ingin persoalan dapat diselesaikan sedini mungkin sebelum berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang lebih besar,” katanya.

Melalui dialog setelah salat Jumat, personel Polri dapat menerima masukan mengenai situasi keamanan lingkungan, potensi konflik antarwarga, maupun persoalan sosial lain yang membutuhkan penanganan bersama. Informasi tersebut menjadi bahan bagi jajaran kepolisian untuk menentukan langkah tindak lanjut sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing.

Pelaksanaan Jumat Keliling juga sejalan dengan arahan Kapolri melalui semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, yakni agar setiap anggota senantiasa memahami masyarakat, bekerja untuk masyarakat, serta menyelesaikan persoalan bersama masyarakat. Kapolri sebelumnya menekankan bahwa kehadiran Polri harus memberikan manfaat dan solusi nyata bagi warga.

“Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Polri tidak hanya hadir ketika terjadi masalah, tetapi juga harus membangun kedekatan, mendengar aspirasi, dan bersama masyarakat menjaga lingkungan agar tetap aman dan kondusif,” ujar Johnny.

Melalui kegiatan ini, Polri berharap gangguan kamtibmas dapat ditekan, warga merasa aman dalam menjalankan aktivitas, serta berbagai persoalan dapat diidentifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas. Pada saat yang sama, silaturahmi dan komunikasi yang terbangun diharapkan semakin memperkuat kepercayaan serta kedekatan antara masyarakat dan kepolisian.

Polri menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban merupakan upaya berkelanjutan yang membutuhkan kehadiran polisi serta partisipasi masyarakat. Dengan memperkuat dialog dan kebersamaan melalui Jumat Keliling, Polri berkomitmen untuk terus hadir, mendengarkan, dan bekerja bersama warga demi mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif.

JAKARTA — Polri mengajak masyarakat untuk berperan aktif membangun keamanan di ruang digital dengan meningkatkan pemahaman terhadap berbagai modus penipuan online, mulai dari penyamaran sebagai petugas bank dan instansi pemerintah, tawaran investasi, hingga penipuan berkedok hubungan asmara.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan upaya tersebut sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melalui program prioritas di bidang penegakan hukum, termasuk mendorong perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan.

“Keamanan di ruang digital membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Kami mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam menerima informasi, mengenali berbagai modus penipuan, dan membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum mengambil keputusan,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Ia menjelaskan, masyarakat dapat menerapkan sejumlah langkah sederhana untuk menghindari penipuan online, seperti memastikan identitas pihak yang menghubungi melalui saluran resmi, tidak sembarangan mengeklik tautan, menjaga kerahasiaan kode OTP dan PIN, serta tidak mudah tergiur tawaran keuntungan yang tidak masuk akal.

Masyarakat juga diimbau melakukan konfirmasi apabila menerima pesan atau telepon yang mengatasnamakan keluarga, rekan kerja, maupun instansi tertentu, terutama jika disertai permintaan uang atau data pribadi.

Masyarakat dapat memanfaatkan Call Center Polri 110 untuk menyampaikan informasi, melaporkan kejadian, maupun meminta bantuan kepolisian.

“Melalui kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat membangun ruang digital yang lebih aman dan nyaman. Polri mengajak seluruh masyarakat untuk saling mengingatkan, berbagi informasi yang benar, dan bersama-sama menjaga lingkungan dari berbagai bentuk kejahatan,” tutup Trunoyudo.

Semangat Polisi Bersama Masyarakat menjadi bagian dari upaya membangun keamanan secara bersama-sama, termasuk dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi seluruh masyarakat.

MATARAM – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengerahkan 200 personel Satuan Brimob untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan melalui Bawah Kendali Operasi (BKO) Operasi Aman Nusa II. Pasukan tersebut disiapkan untuk mendukung pemadaman, pemantauan titik api, dan patroli pencegahan di lima wilayah hukum kepolisian.

Pelepasan dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) tersebut dipimpin Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja di Mataram, Jumat (16/10/2026). Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid mengatakan pengerahan ini merupakan dukungan kepolisian dalam penanganan bencana yang dapat berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Bapak Kapolda NTB secara khusus menekankan kepada seluruh personel agar senantiasa menjaga kesiapan fisik, mental, serta menjunjung tinggi profesionalisme di medan tugas. Ini adalah misi kemanusiaan yang membutuhkan dedikasi tinggi,” ujar Kholid.

Dalam arahannya, Kapolda NTB juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan, keselamatan, integritas, dan nama baik kesatuan selama penugasan. Personel diminta menjalankan tugas secara profesional dengan tetap mengutamakan keselamatan di lapangan.

“Saya berpesan kepada seluruh personel Satbrimob Polda NTB agar senantiasa menjaga integritas dan marwah kesatuan. Jaga kesehatan terutama keselamatan diri personel di lapangan. Berangkat penugasan kemanusiaan 200 personel, kembali juga harus 200 personel lengkap,” tegas Kalingga sebagaimana dikutip Kholid.

Untuk menunjang pergerakan pasukan dan mempercepat penanganan titik api, personel ditempatkan dalam 24 tim taktis yang tersebar di lima wilayah. Polres Kapuas dan Polres Pulang Pisau masing-masing mendapat enam tim, dengan total 48 personel di setiap wilayah. Sementara itu, Polres Kotawaringin Barat, Polres Kotawaringin Timur, dan Polres Katingan masing-masing mendapat empat tim atau 32 personel.

Dengan pembagian tersebut, penempatan pasukan dirancang menjangkau lima wilayah penugasan. Setiap tim taktis terdiri atas delapan personel sesuai keterangan dalam siaran pers. Adapun posko utama sekaligus kedudukan komandan batalyon penugasan dipusatkan di Kotawaringin Barat, tepatnya di Pangkalan Bun.

Selain penempatan tim di lapangan, perwira juga ditempatkan di wilayah strategis, yakni Kapuas, Pulang Pisau, dan Katingan. Pengaturan ini ditujukan untuk mendukung kendali operasional, pengelolaan, dan pengawasan pasukan agar pelaksanaan tugas berjalan terarah dan responsif.

“Kehadiran 2 SSK Satbrimob Polda NTB ini diharapkan mampu mempercepat upaya pemadaman, pemantauan titik api, patroli pencegahan, serta memberikan rasa aman dan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari ancaman Karhutla,” pungkas Kholid.

Melalui penugasan tersebut, personel Brimob Polda NTB diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan karhutla sekaligus membantu melindungi masyarakat dan lingkungan di wilayah terdampak.

Jakarta — Polri memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan melalui penebalan kekuatan personel Korps Brimob Polri. Sebanyak 200 personel tambahan dari Pasbrimob I Korbrimob Polri diberangkatkan untuk melaksanakan tugas bantuan kendali operasi (BKO) kepada Polda Sumatera Selatan dalam rangka Operasi Aman Nusa II.

Penambahan kekuatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan efektivitas penanganan karhutla, khususnya di wilayah yang membutuhkan dukungan personel serta peralatan operasional. Kehadiran pasukan tambahan diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan, pemantauan wilayah rawan, serta penanganan kebakaran bersama personel yang telah bertugas di lapangan.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penebalan personel merupakan bentuk komitmen Polri untuk memastikan penanganan karhutla berjalan secara optimal melalui penguatan kekuatan operasional di daerah.

“Penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan langkah yang terukur. Karena itu, Polri memperkuat personel di Sumatera Selatan melalui penambahan pasukan Brimob dari Korbrimob Polri. Penguatan ini diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran secara lebih efektif, sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Sebanyak 200 personel tambahan tersebut terdiri atas 100 personel yang diberangkatkan melalui jalur darat dari wilayah Lampung dan 100 personel dari wilayah Sumatera Utara melalui jalur udara. Pemberangkatan dilaksanakan pada Kamis (15/10/2026), dengan tujuan penugasan di wilayah Sumatera Selatan.

Selain personel, dukungan operasional turut disiapkan berupa kendaraan khusus, perangkat komunikasi, drone untuk membantu pemantauan, mesin pompa air, perlengkapan pencarian dan penyelamatan (SAR), alat pelindung diri, serta perlengkapan pendukung kesehatan. Kesiapan personel dan peralatan tersebut menjadi bagian penting untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, termasuk ketika menghadapi medan yang sulit dijangkau dan karakteristik lahan yang memerlukan penanganan khusus.

Penguatan ini melanjutkan upaya penanganan karhutla yang telah dilakukan Polda Sumatera Selatan melalui Operasi Aman Nusa II. Sebelumnya, Polda Sumsel juga telah mengerahkan personel untuk memperkuat penanganan di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Penukal Abab Lematang Ilir.

Dalam pelaksanaannya, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api muncul, tetapi juga mencakup patroli, deteksi dini, pemantauan titik rawan, pencegahan meluasnya kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melawan hukum.

Trunoyudo menegaskan bahwa upaya penanggulangan karhutla membutuhkan kerja bersama seluruh unsur, mulai dari aparat di lapangan, pemerintah daerah, instansi terkait, hingga masyarakat. Kecepatan dalam mendeteksi titik api dan mengambil tindakan awal menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran berkembang semakin luas.

“Penambahan personel ini bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari penguatan upaya penanganan yang telah berjalan. Polri terus mendorong kesiapsiagaan, respons cepat, dan sinergi dengan seluruh pihak terkait. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan, karena menjaga lingkungan dari ancaman karhutla merupakan tanggung jawab bersama,” jelasnya.

Polri mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Informasi yang disampaikan sejak dini dapat membantu petugas melakukan pengecekan dan penanganan sebelum api meluas.

Melalui penebalan personel dan penguatan dukungan operasional, Polri berkomitmen mendukung penanggulangan karhutla secara berkelanjutan di Sumatera Selatan. Upaya tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, yakni memperkuat kolaborasi untuk melindungi keselamatan warga, menjaga kelestarian lingkungan, dan meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan.

JOMBANG – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan Desk Ketenagakerjaan Polri tingkat Polres di Mapolres Jombang, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026).

Peresmian tersebut merupakan bagian dari upaya Polri memperkuat pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya para pekerja, melalui penyediaan ruang konsultasi, pengaduan, fasilitasi, serta koordinasi terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan Polri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pejabat Utama Mabes Polri, jajaran Forkopimda Jawa Timur, Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, serta perwakilan berbagai serikat pekerja/buruh.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri menyerahkan 1.000 paket bantuan sosial berupa sembako kepada para pekerja.

Kapolri juga meninjau pelaksanaan bakti kesehatan gratis yang menyediakan berbagai layanan, antara lain pemeriksaan mata, laboratorium dasar, tekanan darah, rekam jantung (EKG), pemeriksaan THT, serta pemberian obat-obatan bagi pekerja yang membutuhkan.

Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa perluasan Desk Ketenagakerjaan hingga tingkat kewilayahan merupakan wujud komitmen Polri untuk memberikan pelayanan serta mengawal perlindungan hak-hak pekerja.

“Hari ini kita baru saja meresmikan Desk Ketenagakerjaan tingkat kewilayahan. Layanan ini diluncurkan secara serentak pada 35 kesatuan kewilayahan di bawah naungan 14 Polda,” ujar Kapolri.

Kapolri menjelaskan, Desk Ketenagakerjaan diharapkan menjadi salah satu kanal bagi pekerja untuk memperoleh konsultasi, menyampaikan pengaduan dan aspirasi, serta mendapatkan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Desk tersebut juga dapat menindaklanjuti apabila dalam suatu permasalahan ketenagakerjaan ditemukan adanya dugaan tindak pidana yang menjadi kewenangan kepolisian.

“Ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan keadilan bagi para pekerja. Kami ingin memastikan hak-hak mereka terlindungi dengan baik,” tegas Jenderal Suyudi.

Kapolri mengungkapkan, sejak tahun 2025 hingga Oktober 2026, Polri telah memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali mendapatkan mata pencaharian. Selain itu, melalui sinergi dengan berbagai pihak, pemenuhan hak-hak finansial pekerja yang sebelumnya tertahan juga berhasil difasilitasi dengan nilai mencapai Rp70,28 miliar.

Menurut Kapolri, capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi pekerja/buruh, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sinergi tersebut perlu terus diperkuat agar perlindungan terhadap pekerja dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan dunia usaha serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

“Kami terus bersinergi agar perlindungan buruh dan keberlanjutan bisnis tetap seimbang. Harapan kami, Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang serta Polres lainnya dapat menjadi pilot project bagi pengembangan layanan serupa di seluruh pelosok Tanah Air,” imbuhnya.

Sementara itu, Presiden KSPSI sekaligus Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan, Andi Gani Nena Wea, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kapolri dalam memperluas pelayanan Desk Ketenagakerjaan hingga tingkat kewilayahan.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri. Hanya dalam waktu delapan hari, beliau langsung mengeksekusi langkah konkret ini hingga Desk Ketenagakerjaan resmi beroperasi hari ini,” ungkap Andi Gani.

Menurut Andi Gani, keberadaan Desk Ketenagakerjaan dapat membantu mempercepat fasilitasi dan koordinasi dalam penanganan berbagai persoalan yang dihadapi pekerja.

Ia mencontohkan sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang telah berlangsung cukup lama dan kemudian memperoleh titik terang melalui fasilitasi serta koordinasi antara Polri dengan para pemangku kepentingan terkait.

Dengan hadirnya pelayanan hingga tingkat Polres, pekerja diharapkan semakin mudah menyampaikan pengaduan maupun memperoleh informasi ketika menghadapi persoalan terkait hak-haknya.

“Dengan adanya pos pelayanan di tingkat Polres, ruang bagi buruh untuk mengadu menjadi lebih terbuka lebar, terutama ketika hak-hak konstitusional mereka dirampas atau tidak dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku,” kata Andi Gani.

Melalui peresmian Desk Ketenagakerjaan Polri tingkat Polres di Jombang, diharapkan sinergi antara Polri, pemerintah, dunia usaha, serta pekerja/buruh semakin kuat dalam mendukung perlindungan pekerja, kepastian hukum, hubungan industrial yang harmonis, serta iklim investasi yang kondusif.

Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Balikpapan – Polda Kalimantan Timur menggelar Operasi Sarang Narkoba 2026 di kawasan Gunung Bugis, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Rabu (14/10/2026). Operasi terpadu ini melibatkan personel kepolisian bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai upaya menekan penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat penanganan permasalahan narkoba di tengah masyarakat.

Kegiatan dipimpin Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim, AKBP Temmy Toni, S.I.K., dengan melibatkan 72 personel gabungan dari Ditresnarkoba, Ditsamapta, Bidhumas, Satbrimob, Dokkes, Propam, BNN Kota Balikpapan, serta Samapta Polresta Balikpapan.

Dalam pelaksanaan operasi, petugas mengamankan 39 orang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil tes urine, sebanyak 36 orang dinyatakan positif narkoba, sedangkan tiga orang lainnya dinyatakan negatif.

Ke-36 orang yang dinyatakan positif tersebut masing-masing berinisial T, R, PP, ET, A, J, F, F, D, M, A, B, A, AM, MA, E, B, RS, I, A, I, F, F, I, D, MR, ZH, Y, R, A, R, HP, PR, MA, K, dan S.

Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan 30 unit sepeda motor yang selanjutnya dibawa ke Mako Polsek Balikpapan Barat. Selain itu, ditemukan sejumlah barang berupa tiga kotak rokok yang berisi alat isap kaca bekas, sedotan, dan tiga plastik klip bening, serta tiga korek api gas dan dua unit telepon genggam masing-masing bermerek Infinix warna perak dan Samsung warna biru.

Meski demikian, dalam laporan hasil operasi tidak ditemukan barang bukti narkotika maupun senjata tajam. Terhadap 36 orang yang hasil tes urinenya positif, mereka diserahkan kepada Polresta Balikpapan untuk penanganan lebih lanjut dan direncanakan menjalani rujukan rehabilitasi melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemasangan spanduk bertuliskan “KAMPUNG BEBAS NARKOBA” oleh Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim bersama Lurah Baru Ulu dan Bhabinkamtibmas setempat. Langkah ini menjadi bentuk ajakan kepada masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan tempat tinggal.

Usai kegiatan utama, personel melaksanakan patroli BEAT serta kegiatan show of force oleh personel Gegana Satbrimob di sejumlah akses masuk kawasan. Kegiatan kemudian ditutup dengan apel konsolidasi untuk mengevaluasi pelaksanaan operasi dan menyampaikan arahan kepada seluruh personel yang terlibat.

Melalui Operasi Sarang Narkoba 2026, Polda Kaltim menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian, instansi terkait, dan masyarakat dalam menghadapi persoalan narkotika. Penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi diharapkan dapat berjalan beriringan guna memutus mata rantai penyalahgunaan serta peredaran narkoba, sekaligus mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat.

Jakarta- Irjen Jossy Kusumo resmi menjabat sebagai Kepala Korps Sabhara (Kakorsabhara) Baharkam Polri setelah menjalani upacara serah terima jabatan di Mako Baharkam Polri, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Jossy menggantikan Irjen Mahmud Nazly Harahap dalam upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Herry Heryawan.

Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari kesinambungan organisasi Polri dalam memperkuat fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya melalui peran Korps Sabhara sebagai salah satu unsur utama dalam pelaksanaan tugas preventif kepolisian.

Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Jossy Kusumo menegaskan komitmennya untuk memperkuat kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurutnya, tantangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat terus berkembang. Karena itu, jajaran Sabhara dituntut tidak hanya memiliki kesiapan operasional, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat.

“Semangat Polisi Bersama Masyarakat menjadi salah satu landasan penting dalam pelaksanaan tugas tersebut. Kehadiran polisi diharapkan tidak sebatas merespons gangguan keamanan, tetapi juga mampu membangun rasa aman, mencegah potensi gangguan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” kata Jossy.

Dalam konteks tersebut, Jossy memandang penguatan patroli, pelayanan kepolisian, pengamanan objek vital, serta optimalisasi kemampuan personel dan sarana pendukung sebagai bagian penting dalam meningkatkan efektivitas tugas Korps Sabhara.

“Pendekatan preventif juga perlu diiringi dengan kolaborasi bersama masyarakat. Sebab, keamanan dan ketertiban bukan semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Sementara itu, upacara serah terima jabatan berlangsung dengan rangkaian pembacaan keputusan Kapolri, pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan pakta integritas.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat utama Baharkam Polri, termasuk Kakorbinmas, Kakorpolairud, serta para pejabat di lingkungan Korsabhara Baharkam Polri.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat kontribusi Korps Sabhara dalam mendukung kebijakan Kapolri, khususnya mewujudkan pelayanan kepolisian yang profesional, responsif, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, Korps Sabhara diharapkan mampu menjadikan kehadiran polisi sebagai sumber rasa aman sekaligus membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata di lapangan.