Metro, Lampung – Polsek Metro Pusat Polres Metro Lampung mendapat kunjungan Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia dalam rangka visitasi dan penilaian nominasi Kompolnas Awards Tahun 2026, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Mapolsek Metro Pusat, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro ini menjadi bagian dari tahapan penilaian Kompolnas terhadap satuan kerja kepolisian yang dinilai memiliki kinerja, inovasi, serta pelayanan publik yang baik.
Kedatangan rombongan Tim Kompolnas RI yang dipimpin oleh Bapak Gufron, SH. I, M. Hub int ini disambut langsung oleh Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan, S.I.K. bersama Walikota Metro Hi. Bambang Iman Santoso. S. Sos. M. PdI, dan unsur forkopimda Kota Metro serta jajaran Polres Metro. Penyambutan turut diwarnai dengan persembahan tari sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan kepada tim penilai.
Dalam rangkaian visitasi tersebut, Tim Kompolnas RI juga melaksanakan sesi diskusi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat utama Polres Metro, Forkopimcam Metro Pusat, kepala OPD Pemerintah Kota Metro, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat.
Sesi diskusi menjadi salah satu bagian penting dalam visitasi karena memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, maupun penilaian terhadap kinerja dan pelayanan Polsek Metro Pusat serta Polres Metro secara umum.
Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan, S.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan visitasi Kompolnas merupakan momentum penting bagi Polres Metro untuk menunjukkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Visitasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Apa yang telah dilakukan tentunya masih akan terus kami evaluasi dan tingkatkan, sehingga kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Kapolres.
Menurutnya, keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat dilakukan oleh kepolisian seorang diri. Dibutuhkan sinergi dan dukungan dari pemerintah daerah, TNI, unsur penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh elemen masyarakat.
“Kami terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dan masyarakat. Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama, dan Polri akan terus berupaya hadir secara humanis, responsif, profesional dan transparan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tim Kompolnas RI juga melakukan penilaian secara langsung terhadap berbagai aspek yang menjadi indikator nominasi Kompolnas Awards 2026. Kegiatan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh interaksi antara tim penilai dengan jajaran kepolisian maupun unsur masyarakat yang hadir.
Kegiatan visitasi tersebut diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, khususnya Polres Metro, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Polres Metro juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam pelayanan publik serta memperkuat sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif di wilayah hukum Polres Metro.
Lombok Timur — Upaya Polri mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional mencatatkan prestasi melalui perolehan Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk “Penanaman Bawang Putih secara Serentak di Lahan Terluas”. Rekor tersebut diraih melalui penanaman bawang putih serentak pada lahan seluas 279,53 hektare yang tersebar di 59 Polres pada 14 Polda.
Penanaman serentak dipusatkan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rabu (19/8/2026), dan menjadi bagian dari rangkaian Penanaman Bawang Putih Serentak, Panen Raya Bawang Putih, serta Groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri.
Kapolri menegaskan bahwa gerakan penanaman bawang putih tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian pangan nasional di tengah situasi global yang tidak menentu.
“Bapak Presiden selalu menekankan bahwa di tengah situasi eskalasi global yang tidak menentu seperti ini, kita semua harus mandiri, khususnya di bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu, ini menjadi perintah dari beliau yang harus kita tindak lanjut sehingga program ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Kapolri.
Kapolri mengatakan upaya tersebut menjadi tantangan bersama untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih. Saat ini, sekitar 90–95 persen kebutuhan bawang putih nasional masih dipenuhi melalui impor, sementara produksi dalam negeri baru berkisar 39–40 ribu ton per tahun dibandingkan kebutuhan nasional yang telah mencapai lebih dari 600 ribu ton per tahun.
“Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk bagaimana kita mengulang kejayaan yang pernah terjadi saat itu. Kita telah mencapai swasembada bawang putih saat itu dan tentunya saat ini Bapak Presiden memerintahkan hal yang sama,” kata Kapolri.
Karena itu, Polri berkomitmen mendukung target Presiden RI untuk mewujudkan swasembada bawang putih dalam tiga tahun ke depan. Dukungan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai mitra strategis.
Sejauh ini, dari target lahan seluas 4.840 hektare yang diberikan Kementerian Pertanian, telah terverifikasi 2.593,1 hektare yang tersebar di 17 Polda dan 66 Polres. Dari luasan tersebut, 927,6 hektare telah ditanami dengan melibatkan 117 kelompok tani dan 2.257 petani.
Kapolri mendorong agar potensi lahan tersebut dapat terus diperluas sehingga pelaksanaan program swasembada bawang putih dapat semakin optimal.
“Kita memiliki potensi luas lahan sebesar 2.593,1 hektare yang tersebar di 17 Polda. Dan ini kalau memang ada kebijakan lanjut untuk memperluas luasan ini, tentunya kita mengharapkan luasan ini bisa bertambah sehingga kemudian apa yang menjadi cita-cita dari Bapak Presiden betul-betul bisa kita eksekusi dengan baik,” ujar Kapolri.
Khusus dalam penanaman serentak hari ini, sebanyak 110 kelompok tani yang beranggotakan 2.174 petani terlibat menggarap lahan seluas 279,53 hektare. Penanaman tersebut memiliki potensi produksi mencapai sekitar 2.795 ton bawang putih.
Kapolri menyebut penanaman serentak tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas sentra produksi bawang putih di berbagai wilayah Indonesia.
“Untuk hari ini, kita akan melaksanakan penanaman bersama di luasan lahan 279,5 hektare yang tersebar di hampir seluruh wilayah. Ini sebagai pemanasan untuk Polda-Polda lain,” kata Kapolri.
Selain penanaman serentak, di Sembalun juga dilaksanakan panen raya bawang putih pada lahan seluas 105 hektare yang melibatkan sembilan kelompok tani dengan 287 petani. Panen tersebut memiliki potensi hasil mencapai 1.050 ton bawang putih.
Penguatan produksi dari sisi hulu turut didukung dengan penyerahan berbagai alat dan mesin pertanian serta sarana produksi kepada kelompok tani. Bantuan tersebut antara lain 90 unit hand tractor, satu unit traktor roda empat, 24 unit pompa air, serta 17 ton pupuk Phonska Nitroku yang berasal dari Polri, Kementerian Pertanian, dan PT Pupuk Indonesia.
Kapolri berharap dukungan sarana produksi tersebut dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan petani.
“Sehingga kemudian hasilnya betul-betul bisa optimal dan ini yang tentunya menjadi harapan kita semua, kita bisa melaksanakan swasembada, masyarakat kita, petani kita juga sejahtera dan Indonesia betul-betul memiliki kedaulatan di negeri sendiri,” tegas Kapolri.
Sementara dari sisi hilir, dilakukan groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri di atas lahan seluas 1.013 meter persegi yang dihibahkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Gudang dengan luas bangunan 250 meter persegi dan kapasitas penyimpanan mencapai 300 ton tersebut didukung anggaran pembangunan sebesar Rp1,4 miliar dari Pemerintah Provinsi NTB.
Keberadaan gudang dipersiapkan untuk mendukung pengelolaan pascapanen dan menjaga kualitas bawang putih. Selanjutnya, hasil panen akan diserap oleh Bulog untuk memenuhi kebutuhan bibit yang akan ditanam kembali, sehingga peningkatan produksi dapat berjalan beriringan dengan kepastian pasar bagi petani.
Kapolri juga mendorong penguatan riset dan pengembangan bibit bawang putih agar budidaya dapat diperluas ke wilayah dengan ketinggian yang lebih rendah.
“Kalau ini bisa berhasil, artinya di bawah ketinggian 900 meter pun kita bisa menanam. Kalau itu bisa berjalan, maka akselerasi swasembada pangan, khususnya bawang putih nasional, betul-betul bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” ujar Kapolri.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto juga memberikan apresiasi kepada Polri dan Kementerian Pertanian atas kerja keras dalam mendukung swasembada pangan, serta kepada Menko Pangan yang telah mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga sehingga program dapat berjalan secara sinergis.
Menurutnya, momentum penanaman serentak harus menjadi awal dari gerakan yang konsisten dan berkelanjutan. Swasembada bawang putih tidak cukup hanya dengan memperluas lahan dan meningkatkan produksi, tetapi harus diikuti pembangunan ekosistem yang kuat, kepastian penyerapan hasil panen, tata niaga yang sehat, serta peningkatan kesejahteraan petani.
Melalui pencapaian Rekor MURI Penanaman Bawang Putih secara Serentak di Lahan Terluas, Polri berharap gerakan tersebut semakin memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan produksi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan mempercepat terwujudnya swasembada bawang putih Indonesia.
“Terus semangat dan kita sama-sama tunjukkan bahwa Indonesia bisa swasembada, khususnya bawang putih,” tutup Kapolri.
Lombok Timur, 19 Agustus 2026 — Polri terus memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui percepatan swasembada bawang putih. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penanaman bawang putih serentak, panen raya, serta groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan serta Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Rangkaian kegiatan menjadi bagian dari sinergi lintas sektor dalam meningkatkan produksi bawang putih nasional sekaligus memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir.
Kapolri menegaskan, upaya percepatan swasembada pangan merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mampu mandiri di tengah ketidakpastian situasi global.
“Bapak Presiden selalu menekankan bahwa di tengah situasi eskalasi global yang tidak menentu seperti ini, kita semua harus mandiri, khususnya di bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu, ini menjadi perintah dari beliau yang harus kita tindak lanjuti sehingga program ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Kapolri.
Dalam mendukung percepatan swasembada bawang putih, Polri bersinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis telah memperoleh potensi lahan terverifikasi seluas 2.593,1 hektare yang tersebar di 17 Polda. Dari luasan tersebut, 927,6 hektare telah ditanami dengan proyeksi produksi mencapai 9.276 ton. Program tersebut turut memberdayakan 117 kelompok tani dengan melibatkan 2.257 petani.
Kapolri menyebut potensi lahan tersebut masih dapat diperluas sebagai bagian dari akselerasi peningkatan produksi bawang putih nasional.
“Kita memiliki potensi luas lahan sebesar 2.593,1 hektare yang tersebar di 17 Polda. Dan ini kalau memang ada kebijakan lanjut untuk memperluas luasan ini, tentunya kita mengharapkan luasan ini bisa bertambah sehingga kemudian apa yang menjadi cita-cita dari Bapak Presiden betul-betul bisa kita eksekusi dengan baik,” kata Kapolri.
Pada kegiatan hari ini, penanaman bawang putih dilaksanakan secara serentak di 14 Polda pada lahan seluas 279,5 hektare. Penanaman tersebut diproyeksikan menghasilkan sekitar 2.795 ton bawang putih yang dapat dipanen pada kuartal IV 2026. Sementara itu, tiga Polda lainnya akan melaksanakan penanaman menyesuaikan masa tanam di wilayah masing-masing.
Khusus di Sembalun, dilaksanakan panen raya bawang putih pada lahan seluas 105 hektare dengan potensi hasil mencapai 1.050 ton. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri seluas 250 meter persegi dengan kapasitas penyimpanan mencapai 300 ton bawang putih. Keberadaan gudang tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan pascapanen melalui penyediaan sarana penyimpanan yang memadai, sehingga kualitas hasil produksi dapat tetap terjaga sebelum diserap dan didistribusikan.
Kapolri juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih. Menurutnya, kebutuhan nasional yang jauh lebih besar dibandingkan produksi dalam negeri menjadi tantangan yang harus dijawab melalui peningkatan produktivitas dan perluasan sentra produksi.
“Saat ini bawang putih masih memiliki ketergantungan impor sangat tinggi, kurang lebih 90 sampai 95 persen. Sementara produksi kita saat ini masih di antara 34.000 sampai 40.000 ton, sementara kebutuhan nasional kita 600.000 ton per tahun. Artinya, ini adalah tantangan bagi kita semua untuk bagaimana kita mengulang kejayaan yang pernah terjadi saat itu, kita telah mencapai swasembada bawang putih,” ujar Kapolri.
Dukungan terhadap sektor produksi juga diperkuat melalui pemberian alat dan mesin pertanian. Polri akan memberikan 81 unit hand tractor dan 5 unit pompa air tenaga surya. Kementerian Pertanian turut memberikan 9 unit hand tractor, 1 unit traktor roda empat, serta 19 unit pompa air, sedangkan PT Pupuk Indonesia memberikan bantuan 17 ton pupuk.
Menurut Kapolri, dukungan sarana produksi tersebut diperlukan untuk memastikan peningkatan luas lahan dapat diikuti dengan produktivitas pertanian yang optimal.
“Harapan kita semua, kita bisa melaksanakan swasembada, masyarakat kita, petani kita juga sejahtera dan Indonesia betul-betul memiliki kedaulatan di negeri sendiri,” tegasnya.
Selain memperluas lahan tanam, Polri bekerja sama dengan Kelompok Tani Pusuk Pujata untuk mengembangkan bibit bawang putih yang dapat dibudidayakan pada wilayah dengan ketinggian kurang dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Pengembangan tersebut diharapkan membuka peluang perluasan sentra produksi bawang putih ke wilayah dataran yang lebih rendah.
Kapolri mendorong agar riset dan pengembangan bibit unggulan terus dilakukan, termasuk pengujian budidaya bawang putih pada wilayah dengan ketinggian di bawah 1.000 meter di atas permukaan laut.
“Kalau ini bisa berhasil, artinya di bawah ketinggian 900 meter pun kita bisa menanam. Artinya kalau itu bisa berjalan maka akselerasi swasembada pangan, khususnya bawang putih nasional, betul-betul bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Kapolri.
Melalui kolaborasi dari hulu hingga hilir tersebut, Polri berharap produksi bawang putih dalam negeri terus meningkat, ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan petani dan mendukung terwujudnya swasembada bawang putih nasional.
“Terus semangat dan kita sama-sama tunjukkan bahwa Indonesia bisa swasembada, khususnya bawang putih,” tutup Kapolri.
Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Perempuan, Anak, dan Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri mengungkap sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri sekaligus komitmen untuk memastikan tindak pidana terhadap perempuan, anak, kelompok rentan, maupun TPPO ditangani secara profesional dan tegas.
“Tidak ada toleransi terhadap kekerasan, terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia, siapapun pelakunya, apapun latar belakangnya. Semua perkara ini yang masih dalam proses, kami proses tetap dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tentu melalui proses peradilan,” kata Nurul dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Kasus pertama yang diungkap merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang ditangani Subdit Perempuan. Perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/101-3/III/2026/SPKT Bareskrim Polri tanggal 3 Maret 2026 dengan tersangka berinisial HB, yang merupakan pelatih pada periode 2022 hingga 2024 dan Kepala Pelatih Pelatnas Federasi Panjat Tebing Indonesia pada 2025.
Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat, serta beberapa negara saat pertandingan internasional dan berlangsung berulang sejak 2022 hingga Desember 2025. Tersangka dijerat Pasal 6 huruf C dan Pasal 15 angka 1 huruf C dan E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Dalam perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 18 saksi dan lima ahli, yang terdiri atas dua ahli visum et repertum, satu ahli psychiatricum, satu ahli pidana, dan satu ahli TPKS. Penyidik juga mengamankan bukti surat, bukti elektronik berupa percakapan, serta keterangan tersangka.
Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada 7 Juli 2026. Selanjutnya, pada 13 Juli 2026 telah dilakukan tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.
Kasus kedua merupakan dugaan kekerasan seksual terhadap lima korban laki-laki, terdiri dari empat anak dan satu orang dewasa, yang dilakukan tersangka berinisial SAM, seorang tokoh agama berusia 39 tahun.
Perkara tersebut dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/586-11/XI/2025/SPKT Bareskrim Polri tanggal 28 November 2025. Peristiwa terjadi di Purbalingga, Sukabumi, Bandung, Jakarta, dan Mesir sejak 2017 hingga 2025.
Nurul menjelaskan, tersangka diduga memanfaatkan pengaruhnya sebagai tokoh agama dan guru ngaji untuk melakukan kekerasan seksual terhadap para korban. Tersangka juga memberikan iming-iming kepada korban berupa fasilitas untuk kuliah atau sekolah di Mesir.
“Tersangka yang mengklaim dirinya sebagai tokoh agama dan guru ngaji para korban, menggunakan pengaruhnya untuk melakukan kekerasan seksual berupa pencabulan kepada para korban dengan memberikan iming-iming kepada korban untuk difasilitasi melaksanakan kuliah di Mesir,” ujar Nurul.
Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan SAM sebagai tersangka pada April 2026. Karena tersangka diketahui sudah tidak berada di Indonesia, penyidik menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) dan mengajukan red notice melalui Interpol.
Red notice terhadap tersangka telah diterbitkan pada 9 Juli 2026. Polri selanjutnya berkoordinasi dengan pihak terkait di Mesir, Baintelkam Polri, dan Interpol untuk mengetahui keberadaan serta mengupayakan pemulangan tersangka ke Indonesia.
Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Faisal Febrianto mengatakan proses tersebut ditempuh melalui mekanisme Interpol lantaran Indonesia dan Mesir belum memiliki perjanjian ekstradisi.
“Sampai saat ini, untuk terkait ekstradisi, kami masih melakukan kerja sama Interpol karena negara kita tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara Mesir. Jadi, kami memilih jalur Interpol untuk melakukan pemulangan terhadap tersangka,” kata Faisal.
Kasus ketiga yang diungkap merupakan TPPO dengan modus pengantin pesanan warga negara Indonesia (WNI) untuk warga negara asing (WNA) asal Tiongkok. Perkara tersebut ditangani Subdit TPPO berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/32/I/2025/SPKT Bareskrim Polri tanggal 17 Januari 2025.
Dalam kasus tersebut, penyidik menetapkan dua tersangka, yakni CA, perempuan berusia 25 tahun yang berperan sebagai perekrut korban, dan CU, laki-laki berusia 59 tahun yang berperan sebagai penerjemah bahasa Mandarin sekaligus penghubung antara calon suami dengan korban.
CA diketahui memperkenalkan korban kepada calon suami warga negara Tiongkok, membantu pemalsuan dokumen, serta mengurus dokumen pemberangkatan korban ke Tiongkok. Dari perannya tersebut, CA memperoleh keuntungan Rp20 juta. Sementara CU memperoleh keuntungan Rp5 juta.
Modus yang digunakan yakni menawarkan kehidupan lebih layak apabila korban bersedia menikah dengan warga negara Tiongkok. Korban dijanjikan uang Rp25 juta setelah pernikahan dan uang Rp10 juta setiap bulan ketika berada di Tiongkok. Namun, janji tersebut tidak dipenuhi.
Setelah berada di Tiongkok, korban justru mengalami kekerasan fisik oleh suaminya dan harus bekerja sebagai pekerja rumah tangga untuk keluarga suaminya yang berjumlah sekitar 10 orang.
Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan modus pengantin pesanan dilakukan dengan merekrut perempuan menggunakan iming-iming pernikahan dengan WNA dan kehidupan yang lebih baik.
“Namun, nanti sampai di negara tujuan, apa yang diiming-iming itu tidak diberikan. Perempuan-perempuan yang menikah ini akan diperlakukan di sana seperti pembantu. Jadi, dia mengerjakan pekerjaan sehari-hari, namun uangnya tidak diberikan untuk bulanannya,” ujar Yolanda.
Dalam perkara tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain delapan paspor asli perempuan WNI, delapan fotokopi KTP WNA yang dinikahkan dengan WNA Tiongkok, empat telepon seluler, tiga kartu ATM, dua buku tabungan, serta buku catatan nikah palsu.
Perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum dan tersangka beserta barang bukti telah diserahkan dalam tahap II.
Nurul menegaskan penanganan perkara perempuan, anak, kelompok rentan, dan TPPO akan terus diperkuat, termasuk melalui kerja sama lintas negara. Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan upaya perlindungan dan pemulihan korban.
“Kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun psikis, eksploitasi seksual, termasuk yang terjadi di ranah daring, perdagangan orang, maupun penyelundupan manusia dapat meninggalkan dampak jangka panjang terhadap korban. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara serius, cepat, profesional, dan berpihak pada perlindungan korban,” tegas Nurul.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan, pernikahan, pendidikan, maupun kehidupan yang lebih baik apabila terdapat indikasi eksploitasi, penipuan, atau pemberangkatan melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan.
“Khusus bagi korban perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya, kami ingin menyampaikan pesan bahwa Anda tidak sendiri. Polri hadir untuk melindungi, memberikan rasa aman, dan memastikan proses hukum tetap berjalan,” kata Nurul.
Polri juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan dugaan kekerasan maupun TPPO. Dittipid PPA-PPO turut menjalankan program Rise and Speak sejak 2025 sebagai upaya membangun keberanian masyarakat untuk berbicara dan melaporkan kekerasan.
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi Adrimulan Chaniago menegaskan masyarakat tidak boleh diam ketika mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Program Rise and Speak yang telah dicanangkan dan digaungkan sejak tahun 2025 ini mohon terus kita gaungkan dan budayakan. Mari kita bersama-sama membangun keberanian untuk tidak diam, khususnya dalam mencegah dan mengungkap kejahatan, sehingga tidak ada lagi korban-korban berikutnya,” ujar Erdi.
Melalui penegakan hukum dan upaya pencegahan tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk melindungi perempuan, anak, dan kelompok rentan sekaligus memutus mata rantai kekerasan, eksploitasi, serta TPPO.
“Pada akhirnya, penegakan hukum bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang memulihkan rasa aman korban, memberikan kepastian hukum, mencegah terulangnya kejahatan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” pungkas Nurul.
Lombok Timur – Polri menggelar penanaman bawang putih secara serentak di 14 wilayah Polda, panen raya, serta peletakan batu pertama pembangunan Gudang Ketahanan Pangan Polri di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (19/8/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap percepatan swasembada bawang putih nasional. Penanaman serentak dilaksanakan pada lahan seluas 279,5 hektare yang tersebar di 59 Polres dengan melibatkan 110 kelompok tani dan 2.174 petani. Dari luasan tersebut, potensi hasil panen diperkirakan mencapai 2.795 ton.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan penanaman serentak tersebut merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian pangan nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
“Bapak Presiden selalu menekankan bahwa di tengah situasi eskalasi global yang tidak menentu seperti ini, kita semua harus mandiri, khususnya di bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu, ini menjadi perintah dari beliau yang harus kita tindak lanjuti sehingga program ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Kapolri.
Polda NTB menjadi wilayah dengan lahan penanaman terluas, yakni 120 hektare dengan potensi produksi 1.200 ton. Selanjutnya, Polda Sumatera Selatan menanam pada lahan seluas 81 hektare dengan potensi hasil 810 ton, disusul Polda Jawa Barat seluas 44,58 hektare dengan potensi produksi 445,8 ton.
Penanaman juga dilaksanakan di wilayah Polda Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara, NTT, Jawa Timur, Sumatera Barat, Aceh, Bengkulu, Bali, Sulawesi Selatan, dan Jambi.
Kapolri mengatakan penanaman di 14 Polda tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat dan memperluas sentra produksi bawang putih di berbagai wilayah Indonesia.
“Untuk hari ini, kita akan melaksanakan penanaman bersama di luasan lahan 279,5 hektare yang tersebar di hampir seluruh wilayah. Ini sebagai pemanasan untuk Polda-Polda lain,” kata Kapolri.
Sementara itu, tiga Polda lainnya akan melaksanakan penanaman pada September dan Oktober 2026 dengan menyesuaikan masa tanam serta kondisi cuaca. Ketiganya adalah Polda Sulawesi Utara, Polda Sulawesi Barat, dan Polda Sulawesi Tengah.
Dalam program tersebut, Polri memperoleh target lahan seluas 4.840 hektare dari Kementerian Pertanian. Hingga saat ini, sebanyak 2.593,1 hektare atau sekitar 54 persen telah terverifikasi dan tersebar di 17 Polda serta 66 Polres. Dari jumlah itu, 927,6 hektare telah ditanami, sedangkan 1.665,6 hektare lainnya masih dalam tahap persiapan penanaman.
Kapolri mendorong agar potensi lahan yang telah terverifikasi tersebut dapat terus diperluas sehingga target swasembada bawang putih dapat semakin cepat diwujudkan.
“Kita memiliki potensi luas lahan sebesar 2.593,1 hektare yang tersebar di 17 Polda. Dan ini kalau memang ada kebijakan lanjut untuk memperluas luasan ini, tentunya kita mengharapkan luasan ini bisa bertambah sehingga kemudian apa yang menjadi cita-cita dari Bapak Presiden betul-betul bisa kita eksekusi dengan baik,” ujar Kapolri.
Selain penanaman serentak, panen raya bawang putih dilaksanakan pada lahan seluas 105 hektare di Sembalun. Kegiatan tersebut melibatkan sembilan kelompok tani dengan 287 petani dan diproyeksikan menghasilkan 1.050 ton bawang putih.
Kapolri juga mendorong penguatan riset dan pengembangan bibit bawang putih agar budidaya dapat diperluas ke wilayah dengan ketinggian yang lebih rendah.
Penguatan sektor hulu turut dilakukan melalui penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian. Bantuan tersebut meliputi 90 unit traktor tangan, satu unit traktor roda empat, lima pompa air tenaga surya, 19 pompa air beserta perlengkapannya, serta 17 ton pupuk Phonska Nitroku.
Kapolri berharap dukungan sarana produksi tersebut dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan petani.
“Sehingga kemudian hasilnya betul-betul bisa optimal dan ini yang tentunya menjadi harapan kita semua, kita bisa melaksanakan swasembada, masyarakat kita, petani kita juga sejahtera dan Indonesia betul-betul memiliki kedaulatan di negeri sendiri,” tegas Kapolri.
Melalui program ini, Polri tidak hanya mendorong perluasan lahan dan peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat pendampingan kepada kelompok tani. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mempercepat terwujudnya kemandirian bawang putih nasional.
“Terus semangat dan kita sama-sama tunjukkan bahwa Indonesia bisa swasembada, khususnya bawang putih,” tutup Kapolri.
LABUAN BAJO – Polri terus bergerak membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi di daratan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan logistik dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo disiapkan untuk segera didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
Proses pengemasan bantuan berlangsung pada Senin (17/8/2026) sejak pukul 14.00 Wita di Gudang Bulog Labuan Bajo, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Proses packing dikoordinasikan oleh Pengelola PB/J Polri Madya TK III selaku Ketua LO Polda NTT Kombes Pol. Edwar Jacky Tofani Umbu Kaledi, S.I.K., M.M., bersama Kasubaghapus Baginvent Ropal Kompol Yogi Maulana, S.I.
Personel Polwan Polres Manggarai Barat turut membantu proses pengemasan bantuan di bawah pimpinan Kabag Ren Polres Manggarai Barat AKP Ratna Yuda Topang.
Setelah proses pengemasan selesai, seluruh bantuan dipindahkan menuju Dermaga Pelni Marina Labuan Bajo menggunakan dua unit dump truck dan satu unit kendaraan Dalmas roda enam. Selanjutnya, bantuan dimuat ke dua kapal Polairud, yakni KM BIMA-7014 milik Polairud Mabes Polri dan KP Pulau Padar XXII-3018 milik Polairud Polda NTT.
Pendistribusian bantuan direncanakan diberangkatkan pada Selasa (18/8/2026) dari Dermaga Pelni Marina Labuan Bajo menuju Dermaga Reo, Kabupaten Manggarai. Dermaga Reo dipilih karena dinilai menjadi akses yang relatif aman untuk memasuki wilayah terdampak pascagempa.
Adapun bantuan yang disiapkan meliputi 3.500 kantong beras Bulog dengan kapasitas 5 liter atau sekitar 17.500 kilogram, minyak goreng sebanyak sekitar 3.500 liter, 3.500 paket sembako, serta 500 buah mainan anak.
Setiap paket sembako berisi lima bungkus mi instan, satu botol kecap, satu kotak teh, satu kilogram gula pasir, dan satu kotak biskuit. Bantuan tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat terdampak mulai dari Kabupaten Manggarai hingga Kabupaten Sikka, dengan jumlah distribusi disesuaikan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Selain bantuan dari Kapolri, turut dimuat bantuan peralatan dapur dari Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang, S.I.K., berupa 10 lusin sendok makan, 10 panci, 10 wajan atau kuali, serta 10 centong sayur atau ikan.
Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Kakorpolairud) Irjen Pol. Raden Firdaus Kurniawan Ferry, S.I.K., M.H., turut melakukan monitoring proses pemuatan bantuan ke kedua kapal tersebut pada Senin (17/8/2026) sekitar pukul 17.10 Wita.
Kakorpolairud Irjen Pol. Raden Firdaus Kurniawan Ferry mengatakan, Polri memastikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Flores dapat segera didistribusikan.
«“Polri memastikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Flores dapat segera didistribusikan. Kami terus melakukan monitoring dan memastikan seluruh bantuan yang telah dikumpulkan dan dimuat ke kapal dalam kondisi siap untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.”»
Menurutnya, pendistribusian bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi tanggap darurat bencana.
«“Pendistribusian ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Bantuan akan disalurkan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak, sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara tepat sasaran.”»
Kakorpolairud menambahkan, Polri juga terus berkoordinasi dengan jajaran kewilayahan dan pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan aman dan lancar.
«“Kami juga terus berkoordinasi dengan jajaran kewilayahan dan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan aman, lancar, dan efektif. Apabila masih terdapat tambahan bantuan, tentunya akan kami data dan distribusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.”»
Polri memastikan seluruh bantuan yang telah dimuat ke KM BIMA-7014 dan KP Pulau Padar XXII-3018 akan didistribusikan secara bertahap kepada masyarakat terdampak gempa di daratan Pulau Flores.
Pendistribusian bantuan juga akan terus menyesuaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak, mulai dari Kabupaten Manggarai hingga Kabupaten Sikka.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Polri untuk hadir secara langsung dalam penanganan bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta memastikan bantuan dapat diterima secara tepat sasaran oleh warga yang membutuhkan.
PASER BELENGKONG – Semangat kepanduan membara di Lapangan Upacara SMPN 1 Paser Belengkong, Selasa 18 Agustus 2026. Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Paser Belengkong menggelar Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-65 yang berlangsung khidmat mulai pukul 08.00 WITA.
Kapolsek Paser Belengkong IPTU Widodo, S.H. hadir dan menurunkan personel untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengamanan, pengaturan lalu lintas, hingga pengawalan jalannya pawai karnaval dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan tertib dan lancar.
Bertindak sebagai Pembina Upacara Ketua Kwartir Ranting Kecamatan Paser Belengkong Sdri. Lilis Sumarni, Perwira Upacara dipercayakan kepada Sdra. Mukhlis Hairani,S.Pdi, dan Komandan Upacara Sdra. Yoangga Saputra.
Upacara dihadiri Dinas Pendidikan Kab. Paser yang diwakili Siad S. Ashari, S.Pd.,M.Pd., para Mabigus, pembina, pengurus Kwaran, serta ratusan anggota Pramuka Penegak SMA dan Penggalang SD/SMP se-Kecamatan Paser Belengkong.
Dalam amanatnya, Lilis Sumarni,S.Pd. menekankan pentingnya nilai Dasa Dharma sebagai pedoman generasi muda. “Pramuka harus menjadi garda terdepan dalam menanamkan kedisiplinan, cinta tanah air, dan pengabdian kepada masyarakat,” ucapnya.
Usai upacara, kegiatan dilanjutkan karnaval yang dilepas secara resmi oleh Kapolsek Paser Belengkong IPTU Widodo, S.H. Barisan peserta dari setiap gugus depan berjalan menyusuri jalan protokol dengan penuh semangat.
Untuk mendukung kelancaran, personel Polsek Paser Belengkong ditempatkan di persimpangan jalan guna melakukan pengaturan lalu lintas. Pengawalan juga dilakukan selama rombongan karnaval berlangsung.
Setelah karnaval, acara berlanjut dengan lomba yel-yel antargugus yang menambah kemeriahan peringatan.
IPTU Widodo, S.H. menyampaikan, kehadiran Polri dalam kegiatan kepramukaan adalah wujud dukungan terhadap pembinaan generasi muda. “Kami hadir untuk memastikan kegiatan aman, tertib, dan kondusif. Semoga semangat Pramuka terus menginspirasi pelajar di Paser Belengkong,” ujarnya.
PASER BELENGKONG – Dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Paser Belengkong melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Selasa 18 Agustus 2026 pukul 09.45 WITA.
Patroli dipimpin Aiptu Aru bersama Aipda Suyono, Briptu Lukman, dan Bripda Baginda Y.N. Sipayung. Dengan menggunakan 1 unit Ranmor 4 Toyota Hilux, personel menyisir wilayah Desa Paser Belengkong.
Kapolsek Paser Belengkong Iptu Widodo, S.H melalui Aiptu Aru menyampaikan, KRYD difokuskan pada 6 sasaran utama. Yakni peredaran minuman keras, premanisme, senjata tajam, narkoba, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian rumah kosong.
“Patroli ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kami juga menghimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing,” ujarnya di sela kegiatan.
Selain patroli antisipasi Curat, Curas, dan Curanmor, petugas juga menyampaikan pesan Kamtibmas. Warga diminta segera melapor ke Polsek Paser Belengkong atau Call Center 110 apabila melihat atau mengetahui adanya tindak pidana.
Polsek Paser Belengkong menegaskan, KRYD akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai upaya preventif untuk menekan angka kriminalitas di wilayah hukum.
TANAH GROGOT – Polsek Tanah Grogot terus bergerak mendukung program ketahanan pangan nasional. Personel Polsek terjun langsung mengecek proses pematangan lahan jagung binaan di RT. 02 Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Selasa 18 Agustus 2026 pukul 09.00 WITA.
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Program Asta Cita di bidang ketahanan pangan tahun 2026. Kapolsek Tanah Grogot IPTU Suparman menugaskan jajaran Binmas untuk mendampingi para petani hingga masa tanam.
Di lokasi seluas ± 1 hektar, proses pematangan lahan dilakukan dengan pembersihan area yang akan ditanami. Saat ini bedengan sudah selesai dibuat dan lahan dinyatakan siap. Rencananya, penanaman jagung secara serentak akan dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan Agustus 2026.
“Kami hadir tidak hanya menjaga Kamtibmas, tapi juga memastikan program pemerintah di bidang pangan berjalan. Lahan ini adalah bentuk dukungan Polri kepada petani agar swasembada pangan di Paser bisa terwujud,” ujar Aipda Zuprianto mewakili Kapolsek Tanah Grogot di sela kegiatan.
IPTU Suparman menegaskan, pendampingan akan terus dilakukan mulai dari penanaman, perawatan, hingga panen. Polsek Tanah Grogot berkomitmen menjadi penggerak dan motivator bagi kelompok tani binaan agar hasil pertanian meningkat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Petani binaan Bpk. Herman mengapresiasi dukungan Polri. Menurutnya, kehadiran Bhabinkamtibmas di lapangan sangat membantu dan memberikan semangat bagi warga untuk lebih produktif.
TANAH GROGOT – Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Paser ditutup dengan upacara penurunan Bendera Merah Putih. Upacara berlangsung khidmat di Halaman Kantor Bupati Paser, Jalan RM. Noto Sunardi, Senin 17 Agustus 2026 pukul 16.20 WITA.
Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari, http://S.Sos. bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara Perwira Upacara dijabat Kapten Inf. Teddy S. dari Kodim 0904/PSR, dan Komandan Upacara dipercayakan kepada Pasi Pers Kodim 0904/PSR Kapten Inf. Hari Subagyo.
Kapolres Paser AKBP Sofyan, S.I.K., M.H. hadir diwakili Kabag Ops Polres Paser KOMPOL Hendro Wibowo, S.H., M.H. Turut hadir Dandim 0904/PSR Letkol. Inf. Edy Wahyu Satriyadi, S.I.P., Ketua Pengadilan Negeri Ari Listyawati, S.H., M.H., Ketua DPRD Hendra Wahyudi, S.T., Sekda Drs. Katsul Wijaya, http://M.Si., Danki Brimob Kompi 2 Batalyon C Pelopor AKP Erwan Darmawan, http://S.AP., serta Ketua Lembaga Adat Paser Aji Sabri. Hadir pula para Kepala OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan sekitar 50 tamu undangan.
Sebanyak 8 kompi pasukan dilibatkan dalam upacara. Terdiri dari gabungan TNI-Polri, Satpol PP, Dishub, Pemadam Kebakaran, BPBD, Manggala Agni, Korpri, Senkom, mahasiswa, Pramuka, serta pelajar SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Paser.
Upacara berlangsung dengan tertib sesuai prosesi. Dimulai dengan penghormatan kepada Inspektur Upacara, laporan Komandan Upacara, dilanjutkan penurunan Sang Merah Putih oleh pasukan Paskibra. Lagu “Andika Bhayangkari” mengiringi penghormatan terakhir kepada sang saka sebelum diturunkan perlahan.
Tema “Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur” yang diusung tahun ini menjadi penegasan semangat kebangsaan. Penurunan bendera menjadi simbol berakhirnya rangkaian peringatan, sekaligus pengingat untuk mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata.
KOMPOL Hendro Wibowo, S.H., M.H. menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam upacara ini adalah bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan komitmen menjaga persatuan. “Kita amankan setiap tahapan peringatan kemerdekaan agar berjalan lancar. Semangat HUT RI harus kita wujudkan dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Upacara selesai pukul 17.20 WITA. Selama kegiatan berlangsung situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.
