Blog

SIARAN PERS

Tribratanews.kaltim.polri.go.id, PPU – Direktur Samapta Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Eka Mulyana, S.I.K., M.H., melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Penajam Paser Utara, Rabu (19/08/26). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat disiplin, profesionalitas dan integritas personel dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Kunjungan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Polres PPU tersebut turut dihadiri Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara, S.I.K., M.M., M.Tr.SOU., Kasubdit Gasum Ditsamapta Polda Kaltim AKBP Winarto, S.H., Wakapolres PPU Kompol Roganda, S.H., Kasi Pasdal Dalmas Kompol Costa Sabam Martua Siahaan, S.H., Kasat Samapta Polres PPU AKP Wiji Santosa serta personel Sat Samapta Polres PPU.
Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol Eka Mulyana memberikan pembinaan sekaligus sejumlah penekanan kepada personel agar senantiasa menjaga sikap, perilaku, moral dan etika, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari.

Salah satu pesan utama yang disampaikan yakni “No Judol, No Narkoba, No Asusila.” Penekanan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk menjauhi berbagai bentuk perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun mencoreng citra institusi Polri.

Terkait perjudian online, personel diminta tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas judi, baik sebagai pemain maupun pihak yang memberikan fasilitas, membantu ataupun mempromosikannya. Anggota juga diingatkan agar mengelola penghasilan secara bijaksana dan tidak mudah tergiur keuntungan instan.

“No Judol, No Narkoba, No Asusila. Jaga diri, jaga keluarga, jaga institusi Polri,” tegas Kombes Pol Eka Mulyana.

Selain perjudian online, bahaya penyalahgunaan narkotika turut menjadi perhatian dalam arahan tersebut. Personel ditegaskan untuk tidak menggunakan, memiliki, menyimpan, mengedarkan maupun terlibat dalam jaringan narkotika dalam bentuk apapun.

Kombes Pol Eka Mulyana juga mengingatkan personel untuk menjaga lingkungan pergaulan serta meningkatkan pengawasan terhadap diri sendiri. Menurutnya, kedisiplinan dan kehati-hatian dalam bergaul merupakan bagian penting dalam menjaga kehormatan dan masa depan anggota Polri.

Tidak hanya itu, persoalan moral dan etika juga menjadi bagian dari pembinaan. Personel diminta menghindari perbuatan asusila, perselingkuhan, penyalahgunaan media sosial maupun tindakan lain yang berpotensi merusak nama baik pribadi, keluarga dan institusi.

Dirsamapta Polda Kaltim menegaskan bahwa personel Samapta harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Tugas memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan dengan sikap disiplin, profesional, humanis serta penuh tanggung jawab.

Ia berharap seluruh personel Sat Samapta Polres PPU dapat menjadikan setiap tugas sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi terbaik kepada organisasi dan masyarakat. Dengan menjaga integritas serta menghindari pelanggaran, kepercayaan masyarakat terhadap Polri diharapkan terus terpelihara.

Kunjungan kerja tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen jajaran Samapta dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas serta membangun personel yang berintegritas, profesional dan mampu menjaga marwah institusi Polri.

Humas Polda Kaltim

SIARAN PERS

Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Kukar – Upaya menjaga keberlangsungan sektor pertanian di tengah musim kemarau terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama jajaran TNI-Polri. Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar mendampingi Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri meninjau kondisi sentra pangan dan ketersediaan sumber air di Desa Kertabuana, Kec.Tenggarong Seberang, Kab.Kukar, Selasa (18/08/26).

Peninjauan tersebut merupakan bagian dari langkah bersama dalam mengantisipasi dampak kekeringan yang mulai dirasakan pada sejumlah lahan pertanian. Kegiatan difokuskan di kawasan persawahan RT 10 Desa Kertabuana untuk melihat langsung kondisi lahan sekaligus menentukan langkah penanganan yang diperlukan.

Bupati Kukar bersama Kapolres Kukar dan rombongan turun langsung ke area persawahan Kelompok Tani (Koptan) Sida Karya. Lahan yang menjadi salah satu kawasan pertanian produktif tersebut memiliki luas kurang lebih 250 hektare dan saat ini mengalami keterbatasan pasokan air akibat kemarau yang berlangsung cukup panjang.

BACA JUGA Dinginkan Aksi Unjuk Rasa, Polresta Samarinda Turunkan Tim Asmaul Husna
Selain memantau kondisi tanaman dan lahan persawahan, rombongan juga mengecek sarana pendukung pengairan yang telah dimanfaatkan para petani. Salah satunya berupa mesin pompa yang digunakan untuk mengalirkan air dari kolam alami menuju areal persawahan.

Keberadaan sumber air dan pompa tersebut menjadi salah satu upaya kelompok tani dalam mempertahankan kebutuhan pengairan lahan. Pemerintah daerah bersama pihak terkait selanjutnya melakukan pemantauan untuk memastikan langkah penanganan kekeringan dapat berjalan secara efektif.

Kegiatan turut dihadiri Asisten II Pemkab Kukar Muhammad Iriyanto, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kukar Muhammad Rifani, Kepala Dinas PU Kukar Wiyono, Wakapolres Kukar Kompol Izdiharuddin Faris Raharja Putra, Pejabat Utama Polres Kukar, Camat Tenggarong Seberang Sukono, Kapolsek Tenggarong Seberang Iptu Rizky Tovas, unsur pemerintah desa, perwakilan PT Kitadin, kelompok tani serta masyarakat.

Menurut Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar, kehadiran Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya sektor pertanian.

“Polri akan terus mendukung dan memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, TNI, kelompok tani serta seluruh pihak terkait dalam menghadapi dampak kekeringan. Langkah bersama ini penting agar kebutuhan masyarakat dapat tertangani dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” ujar AKBP Khairul Basyar.

Ia menambahkan, sinergi lintas sektor diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi dampak kemarau, terlebih kawasan Kertabuana merupakan salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan adanya monitoring secara langsung, diharapkan langkah percepatan penanggulangan kekeringan dapat segera dilakukan, termasuk optimalisasi sumber air dan sarana pengairan yang tersedia, sehingga aktivitas pertanian masyarakat tetap berjalan dan ketahanan pangan daerah dapat dipertahankan.

Humas Polda Kaltim

Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Berau – Sebagai bentuk ikhtiar menghadapi kondisi musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Berau bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan masyarakat menggelar Salat Istisqa di halaman Masjid Agung Baitul Hikmah, Jln.APT Pranoto, Kel.Gayam, Kec.Tanjung Redeb, Kab.Berau, Rabu (19/08/26).

Pelaksanaan Salat Istisqa tersebut diikuti sekitar 500 jemaah dari berbagai unsur masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum bagi pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, serta masyarakat untuk bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah SWT agar diberikan curahan hujan yang membawa manfaat dan keberkahan.

Dalam pelaksanaannya, Al-Habib M. Jamaluddin Fahmi Bin Abdurrahman Al-Jufri bertindak sebagai khatib, sedangkan Ustadz Mahbub Helmani menjadi imam. Seluruh rangkaian ibadah berlangsung dengan penuh kekhusyukan, kemudian dilanjutkan dengan khotbah serta doa bersama.

Salat Istisqa digelar sebagai salah satu bentuk usaha batiniah masyarakat Kabupaten Berau di tengah kondisi kemarau yang berpotensi menimbulkan kekeringan. Melalui kegiatan tersebut, seluruh elemen masyarakat diajak untuk meningkatkan ketakwaan sekaligus memohon pertolongan dan rahmat Allah SWT.

Kapolres Berau AKBP Ridho Tri Putranto mengatakan, kehadiran Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat selama pelaksanaan ibadah berlangsung.

“Salat Istisqa ini menjadi ikhtiar bersama dalam menghadapi musim kemarau. Kami dari Polres Berau hadir bersama Forkopimda dan masyarakat untuk berdoa memohon turunnya hujan, sekaligus memastikan kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib dan khusyuk,” ujar AKBP Ridho Tri Putranto.

Menurutnya, sinergitas antara pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh agama dan seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai kondisi yang berpotensi berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

“Semoga doa dan ikhtiar yang kita lakukan bersama ini mendapat ridho Allah SWT, sehingga hujan segera turun dengan membawa keberkahan serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau,” tambahnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Wakil Bupati Gamalis, jajaran pimpinan DPRD, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kodim 0902/Berau, MUI, BAZNAS, para kepala OPD, camat, lurah, perwakilan pelajar serta masyarakat Kabupaten Berau.

Humas Polda Kaltim

Tribratanews.kaltim.polri.go.id, PPU – Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut dilaksanakan dalam kegiatan koordinasi pelayanan publik yang berlangsung di Kantor Samsat Penajam, Kab.PPU, Rabu (19/08/26).

Koordinasi tersebut menjadi langkah bersama dalam menyelaraskan pelaksanaan pelayanan agar semakin efektif, mudah dijangkau dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, komunikasi lintas instansi terus diperkuat guna mencegah terjadinya kendala dalam proses pelayanan.

Dalam pembahasan, Sat Lantas Polres PPU bersama stakeholder terkait turut mengidentifikasi sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, mulai dari penyediaan fasilitas pendukung hingga penyampaian informasi kepada masyarakat. Informasi mengenai tahapan, persyaratan dan mekanisme pelayanan diharapkan dapat disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami.

Peningkatan kualitas pelayanan juga dilakukan dengan mengedepankan kehadiran personel di tengah masyarakat. Melalui pelayanan langsung, sambang, pengaturan lalu lintas dan berbagai kegiatan kemasyarakatan, personel berupaya membangun komunikasi yang lebih dekat sehingga masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan maupun kendalanya secara langsung.

Di sisi lain, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pelayanan. Setiap petugas dituntut bekerja sesuai ketentuan serta menghindari praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.

Kapolres Penajam Paser Utara AKBP Andreas Alek Danantara, S.I.K., M.M., M.Tr.SOU., melalui Kasat Lantas AKP Dedik I. Prasetyo, S.H., M.H., mengatakan, keterlibatan berbagai stakeholder merupakan bagian penting dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

“Pelayanan masyarakat harus mengutamakan kecepatan, keterbukaan dan komunikasi yang baik. Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang humanis, responsif serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Menurutnya, kerja sama yang terjalin dengan UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kaltim dan seluruh unsur terkait perlu terus dipelihara serta ditingkatkan. Dengan koordinasi yang berjalan secara berkesinambungan, berbagai persoalan pelayanan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama.

BACA JUGA Tindaklanjuti Laporan Masyarakat, Ditpolairud Polda Kaltim bersama DLH Tinjau Pencemaran Limbah Unggas di Kawasan Pesisir Pasar Baru
“Sinergitas antarinstansi merupakan wujud komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, transparan dan humanis. Ini juga menjadi bagian dari upaya Polri dalam memberikan pelayanan publik yang Presisi,” tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, koordinasi antarinstansi semakin diperkuat, pemahaman mengenai mekanisme pelayanan dapat disampaikan secara lebih optimal, serta terbangun komitmen bersama untuk terus melakukan pembenahan.

Sat Lantas Polres PPU selanjutnya berkomitmen menjaga kolaborasi dengan seluruh stakeholder guna menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

Humas Polda Kaltim

SIARAN PERS

Balikpapan — Ditresnarkoba Polda Kaltim melaksanakan Program SULAM (Sinergi Untuk Layanan Akses Medis) sebagai upaya memastikan hak kesehatan para tahanan narkoba, Selasa (18/8/2026).

Program yang menggandeng BPJS Kesehatan, Biddokkes, Rumah Sakit Bhayangkara, Dit Tahti, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial tersebut menyasar pengecekan dan pemenuhan kepesertaan JKN/BPJS Kesehatan para tahanan.

Dari 78 tahanan yang dilakukan pengecekan, ditemukan 5 tahanan belum memiliki BPJS Kesehatan dan telah difasilitasi untuk mendapatkan kepesertaan. Sementara 21 tahanan lainnya tercatat memiliki kepesertaan yang tidak aktif dan telah dilakukan aktivasi.

Dirresnarkoba Polda Kaltim KBP Romylus Tamtelahitu mengatakan, Program SULAM merupakan bentuk komitmen Polri untuk memastikan tahanan tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan.

“Kami ingin memastikan persoalan administrasi maupun ketidakpahaman mengenai BPJS tidak menjadi hambatan bagi tahanan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Karena itu kami menggandeng mitra terkait untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut,” ujar Romylus.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kaltim KBP Dr. Tedy Sopandi, S. I. K.,Msi. menegaskan bahwa pemenuhan hak kesehatan merupakan bagian dari pelayanan Polri yang profesional dan humanis.

“Penegakan hukum harus tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak dasar setiap orang. Program SULAM menjadi salah satu bentuk nyata pelayanan Polri yang humanis dan berorientasi pada kemanusiaan,” ujarnya.

Program SULAM selanjutnya akan dikembangkan dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Polres/Polresta jajaran Polda Kaltim. Kegiatan berlangsung aman dan tertib.

Humas Polda Kaltim

Manggarai, Nusa Tenggara Timur — Tim K-9 SAR Direktorat Polisi Satwa Korps Sabhara Baharkam Polri terus bergerak membantu pencarian korban pascagempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Setelah diterjunkan sejak 16 Agustus 2026, tim bersama anjing pelacak K-9 melakukan pencarian di sejumlah wilayah terdampak, termasuk Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengerahan Unit K-9 SAR merupakan bagian dari upaya Polri untuk mendukung proses pencarian dan penanganan korban bencana secara maksimal.

“Polri terus mengerahkan kemampuan terbaik untuk membantu masyarakat terdampak gempa di NTT. Tim K-9 SAR memiliki kemampuan khusus untuk mendeteksi keberadaan korban, baik yang masih hidup maupun korban meninggal dunia, sehingga diharapkan dapat membantu mempercepat proses pencarian di lapangan,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo, Kamis (20/8/2026).

Sejak tiba di Flores pada Minggu (16/8/2026), tim K-9 SAR yang terdiri dari 21 personel dan diperkuat 10 ekor anjing K-9 dengan kemampuan cadaver dan canine search and rescue (CSAR) melakukan konsolidasi serta koordinasi dengan jajaran kepolisian setempat. Tim juga melakukan persiapan, perawatan satwa, hingga pergeseran dari Polres Manggarai Timur menuju Polres Manggarai dan selanjutnya ke wilayah Polsek Reo.

Selain melaksanakan tugas pencarian, tim K-9 SAR juga memberikan trauma healing kepada anak-anak terdampak bencana menggunakan K-9 Rubin bersama handler Briptu Gabriella dan Aipda M. Sahid.

Pada Rabu (19/8/2026), Tim K-9 SAR melaksanakan pencarian di dua lokasi di wilayah Reo. Kanit K-9 SAR Iptu Erasmus melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan personel Polsek Reo serta masyarakat di sekitar lokasi. Tim kemudian melakukan briefing dan mensterilkan area pencarian dari benda-benda berbahaya seperti seng, paku, pecahan kaca, dan material lainnya yang dapat membahayakan satwa maupun personel.

K-9 Rubin dan Gizi kemudian melakukan pencarian di site A mulai pukul 10.20 WITA. Selanjutnya, K-9 Kyara dan Dasa melakukan pencarian di site berikutnya mulai pukul 14.00 WITA.

Setelah pencarian selesai pada pukul 15.00 WITA, seluruh satwa kembali menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim Rumah Sakit Hewan Polri Presisi. Hasil pencarian menunjukkan tidak ditemukan korban, baik dalam kondisi hidup maupun meninggal dunia, di kedua lokasi tersebut. Berdasarkan hasil pencarian, site A dan site B kemudian dinyatakan clear. Hasil tersebut juga telah diterima oleh masyarakat, khususnya pihak keluarga.

“Setiap proses pencarian dilakukan secara terukur dengan memperhatikan keselamatan personel dan satwa. Sebelum pencarian, lokasi terlebih dahulu disterilkan dan setelah kegiatan selesai kondisi kesehatan K-9 kembali diperiksa. Ini menjadi bagian dari standar penanganan agar seluruh proses berjalan aman dan optimal,” jelas Trunoyudo.

Trunoyudo menegaskan, keberadaan Tim K-9 SAR di wilayah terdampak merupakan wujud komitmen Polri untuk terus mendukung seluruh proses penanganan bencana bersama unsur terkait.

“Polri tidak hanya hadir dalam proses evakuasi dan pencarian, tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Basarnas, TNI, relawan, dan seluruh unsur terkait agar penanganan pascabencana dapat berjalan secara terpadu,” tuturnya.

Polri memastikan dukungan personel dan kemampuan khusus, termasuk K-9 SAR, akan terus dikerahkan sesuai kebutuhan di lapangan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi masa tanggap darurat dan pemulihan pascagempa di Flores, NTT.

Jakarta, 20 Agustus 2026 — Memasuki hari keenam pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Polri terus konsisten menjalankan operasi kemanusiaan. Sejak awal bencana hingga hari ini, personel Polri terus dikerahkan untuk membantu evakuasi, melayani masyarakat di pengungsian, mendistribusikan bantuan, serta mendukung kebutuhan komunikasi dan kebutuhan dasar warga terdampak.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengerahan kekuatan Polri terus dilakukan secara konsisten mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

“Sejak awal bencana hingga memasuki hari keenam, Polri tetap konsisten hadir dan bergerak. Personel Brimob terus dikerahkan untuk membantu evakuasi dan pelayanan masyarakat, sementara dukungan logistik terus didorong ke wilayah terdampak. Kami memastikan penanganan terus berjalan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Trunoyudo, Kamis (20/8/2026).

Konsistensi tersebut terlihat dari aktivitas Korbrimob Polri BKO Polda NTT yang hingga hari ini masih melaksanakan berbagai tugas kemanusiaan. Pada Kamis (20/8/2026), 10 personel Korbrimob yang dipimpin Ipda Alfonsius Anselmus membantu proses evakuasi korban menuju Posko Kesehatan Pengungsian di Desa Damer, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, bersama Basarnas.

Di Posko Pengungsian Barangkolong, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, personel TIK Korbrimob memasang Starlink dan Wontech di Posko Brimob untuk mendukung akses komunikasi dan kebutuhan daya listrik bagi pengungsi serta relawan.

Sementara itu, lima personel Korbrimob yang dipimpin Danki Penugasan AKP Roy Ronaldo Dansu melakukan pendataan dan penyaluran bantuan di Posko Terpadu Polri Peduli Bencana Barangkolong. Bantuan yang disalurkan menyasar kebutuhan dasar batita, balita, dan masyarakat terdampak, termasuk sembako.

“Kebutuhan di setiap lokasi berbeda. Karena itu personel terus melakukan pendataan dan asesmen agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan warga. Selama masa tanggap darurat, pelayanan dan dukungan akan terus kami lakukan,” kata Trunoyudo.

Selain pengerahan personel, dukungan logistik dan kemanusiaan Polri terus bergerak menuju wilayah terdampak gempa bumi di NTT. Hingga Kamis (20/8/2026), sedikitnya 249,2 ton bantuan logistik dan kemanusiaan telah dikirimkan Polri untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 247,66 ton bantuan yang telah dikirim hingga 18 Agustus 2026, ditambah pengiriman logistik terbaru melalui jalur udara pada 19 Agustus 2026.

Pada Rabu (19/8/2026), Polri kembali mengirimkan 1,44 ton logistik menggunakan pesawat CN-295 registrasi P-4501 dari Bandara Internasional Juanda menuju Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo. Bantuan tersebut terdiri atas 14 koli obat-obatan seberat 94 kilogram, tujuh koli selimut seberat 586 kilogram, lima koli sarung seberat 340 kilogram, serta 120 unit kasur lipat seberat 420 kilogram.

Selain itu, Helikopter Bell 429 registrasi P-3202 juga mendistribusikan sekitar 100 kilogram bantuan logistik dari Labuan Bajo menuju Reo, Kabupaten Manggarai. Bantuan tersebut terdiri atas mi instan, kopi sachet, makanan dan biskuit, ember, deterjen, sikat pakaian, hanger, plastik, serta perlengkapan lainnya untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan personel di wilayah terdampak.

Secara keseluruhan, bantuan yang dikirimkan Polri berasal dari Mabes Polri dan jajaran kewilayahan. Bantuan tersebut meliputi bahan makanan, kebutuhan sandang, perlengkapan pengungsian, obat-obatan, kasur, selimut, perlengkapan bayi, sarana komunikasi, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya.

Selain bantuan logistik, Polri juga telah mengirimkan sebanyak 236 personel bantuan BKO ke Polda NTT. Personel tersebut diperkuat dengan kemampuan SAR dan evakuasi, pelayanan kesehatan, K9, trauma healing, pengamanan, hingga dukungan pendistribusian bantuan.

Khusus pada kegiatan Selasa (18/8/2026), Kapolri juga telah menyalurkan 3.500 paket bantuan sosial, 500 buah mainan anak-anak, 39 buah kasur, 10 buah tandon air, serta 36 boks obat-obatan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur.

Polri terus memperkuat koordinasi dengan BNPB, BPBD, TNI, Basarnas, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat untuk memastikan penanganan berjalan terpadu.

“Penanganan bencana membutuhkan kerja bersama. Polri terus memperkuat sinergi dengan seluruh unsur terkait. Selama masyarakat masih membutuhkan bantuan, personel Polri akan terus berada di lapangan dan dukungan logistik akan terus kami dorong sesuai kebutuhan,” tegas Trunoyudo.

Memasuki hari keenam pascagempa, Brimob terus bergerak, personel Polri terus melayani, dan bantuan logistik terus dikirim menuju wilayah terdampak. Sejak awal bencana hingga hari ini, Polri konsisten hadir untuk membantu, melindungi, dan memastikan masyarakat terdampak gempa di NTT tidak menghadapi masa sulit ini sendirian.

Jakarta – Polri terus memperkuat penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kali ini, Polri melalui Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri kembali mengirimkan bantuan logistik melalui jalur udara untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.

Pada Rabu (19/8/2026), Polri mengirimkan sebanyak 1,44 ton logistik menggunakan pesawat CN 295 registrasi P-4501 dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menuju Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo.

Logistik tersebut terdiri atas 14 koli obat-obatan dengan berat 94 kilogram, tujuh koli selimut seberat 586 kilogram, lima koli sarung seberat 340 kilogram, serta 120 unit kasur lipat dengan berat 420 kilogram. Secara keseluruhan, total bantuan yang diangkut mencapai 1.440 kilogram.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengiriman bantuan melalui jalur udara menjadi salah satu langkah untuk mempercepat distribusi logistik ke wilayah terdampak bencana di NTT.

“Polri terus berupaya memastikan bantuan kemanusiaan dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Pengiriman melalui jalur udara ini merupakan bagian dari percepatan distribusi logistik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak dalam masa penanganan dan pemulihan pascabencana,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo, Kamis (20/8/2026).

Pesawat CN 295 P-4501 yang digunakan untuk pengiriman bantuan tersebut diawaki oleh tujuh personel Polri yang bertugas memastikan proses pengiriman logistik berjalan dengan aman dan lancar.

Upaya pengiriman bantuan kembali dilanjutkan pada Kamis (20/8/2026). Polri melalui penerbangan CN 295 P-4501 kembali mengangkut bantuan kemanusiaan dari Surabaya menuju Labuan Bajo dengan total berat 2.102 kilogram.

Bantuan tersebut terdiri atas 130 kasur busa lipat seberat 420 kilogram yang merupakan bantuan dari Ibu Ketua Umum Bhayangkari. Selain itu, turut dikirimkan bantuan dari Bhayangkari Polda Kalimantan Barat berupa berbagai jenis pakaian yang dikemas dalam 38 karung besar dengan total berat 1.682 kilogram.

Dengan adanya pengiriman lanjutan tersebut, Polri terus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat dipenuhi secara bertahap, khususnya kebutuhan dasar selama masa penanganan dan pemulihan pascabencana.

Pengiriman logistik melalui jalur udara ini melengkapi berbagai upaya kemanusiaan yang telah dilakukan Polri di wilayah terdampak gempa. Polri juga telah mengirimkan sebanyak 236 personel bantuan BKO ke Polda NTT.

Personel tersebut diperkuat dengan berbagai kemampuan, mulai dari SAR dan evakuasi, pelayanan kesehatan, K9, trauma healing, pengamanan, hingga dukungan pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak.

Di sisi lain, dukungan logistik terus digerakkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, Polri telah mengirimkan 247,66 ton bantuan logistik dan kemanusiaan yang berasal dari Mabes Polri dan lima Polda jajaran.

Bantuan tersebut terdiri atas bahan makanan, kebutuhan sandang, perlengkapan pengungsian, obat-obatan, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya bagi masyarakat terdampak gempa.

Khusus pada kegiatan Selasa (18/8/2026), Kapolri juga telah menyalurkan 3.500 paket bantuan sosial, 500 buah mainan anak-anak, 39 buah kasur, 10 buah tandon air, serta 36 boks obat-obatan kepada masyarakat terdampak di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur.

Selain pengiriman logistik menggunakan pesawat CN 295, Polri juga terus menjangkau wilayah terdampak melalui jalur udara menggunakan Helikopter Bell 429 registrasi P-3202. Pada Rabu (19/8/2026), helikopter tersebut melaksanakan penerbangan dari Labuan Bajo menuju Pacuan Kuda Reo, Kabupaten Manggarai, untuk mendistribusikan bantuan logistik.

Bantuan yang dibawa mencapai sekitar 100 kilogram, terdiri atas mi instan, kopi sachet, makanan dan biskuit, ember, deterjen, sikat pakaian, hanger, plastik, serta perlengkapan lainnya. Helikopter tersebut juga membawa bantuan berupa tempat tidur untuk mendukung kebutuhan di lokasi penanganan bencana.

“Polri akan terus hadir dan memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak, baik melalui pengerahan personel, pelayanan kemanusiaan, maupun pendistribusian bantuan logistik. Kami berharap seluruh bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan membantu percepatan pemulihan pascabencana,” tutur Brigjen Pol. Trunoyudo.

Polri berkomitmen untuk terus hadir, peduli, dan bersama masyarakat dalam menghadapi serta melewati masa pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur.

Maumere — Kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi Flores terus ditunjukkan jajaran Polda NTT. Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., bersama Ketua Bhayangkari Daerah NTT Ny. Vily Rudi Darmoko, mengunjungi langsung lokasi pengungsian korban gempa di Lapangan Gelora Samador Da Cunha, Maumere, Rabu (19/8/2026).

Kunjungan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WITA tersebut turut diikuti Wakapolda NTT, Karo SDM Polda NTT, Dirpolairud Polda NTT dan Kapolres Sikka.

Kehadiran Kapolda NTT bersama Ketua Bhayangkari Daerah NTT menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit akibat bencana. Tidak hanya meninjau kondisi pengungsian, rombongan juga memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan anak-anak, bayi dan balita.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana merupakan bagian dari tanggung jawab Polri.

“Dalam kondisi seperti ini, yang paling penting adalah memastikan masyarakat merasa aman dan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Polri akan terus hadir bersama seluruh unsur terkait untuk membantu masyarakat melewati masa tanggap darurat ini,” ujar Irjen Pol. Rudi Darmoko.

Kapolda NTT bersama Ketua Bhayangkari Daerah NTT kemudian meninjau Posko Kesehatan Polda NTT–Polres Sikka yang berada di kawasan pengungsian. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelayanan kesehatan yang diberikan kepada para korban gempa.

Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak pengungsi. Kapolda NTT bersama Ketua Bhayangkari Daerah NTT turut memberikan trauma healing kepada anak-anak korban gempa.

Suasana pengungsian yang sebelumnya dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan berubah menjadi lebih ceria ketika anak-anak diajak berinteraksi dan bermain.

Kapolda NTT juga menyerahkan alat-alat permainan bagi anak-anak di lokasi pengungsian. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk membantu anak-anak mengurangi rasa takut sekaligus memulihkan kondisi psikologis mereka setelah mengalami bencana.

“Anak-anak adalah kelompok yang sangat membutuhkan perhatian setelah mengalami bencana. Kita ingin mereka kembali ceria, merasa aman dan tidak terus berada dalam suasana ketakutan,” kata Kapolda NTT.

Selanjutnya, Irjen Pol. Rudi Darmoko bersama Ny. Vily Rudi Darmoko mengunjungi tenda khusus bayi dan balita.

Di lokasi tersebut, Kapolda NTT dan Ketua Bhayangkari Daerah NTT melihat langsung kondisi bayi serta balita yang berada di pengungsian. Rombongan juga memberikan bantuan susu formula untuk mendukung kebutuhan bayi dan balita selama berada di lokasi penampungan.

“Perhatian kita juga harus diberikan kepada bayi dan balita karena mereka memiliki kebutuhan khusus. Bantuan susu formula ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka selama berada di pengungsian,” ujar Irjen Pol. Rudi Darmoko.

Usai mengunjungi tenda bayi dan balita, Kapolda NTT bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke dapur lapangan untuk melihat secara langsung pelayanan konsumsi bagi para pengungsi.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Bhayangkari Daerah NTT Ny. Vily Rudi Darmoko bersama Ketua Bhayangkari Cabang Sikka turut menunjukkan kepedulian dengan menyerahkan bantuan kasur lantai kepada para pengungsi di Gelora Samador Maumere.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan warga selama harus tinggal di tenda pengungsian.

Kapolda NTT menegaskan bahwa penanganan masyarakat terdampak bencana membutuhkan sinergi seluruh pihak.

“Polri bersama Bhayangkari dan seluruh unsur terkait akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita ingin memastikan warga yang terdampak tidak merasa sendiri menghadapi situasi ini,” tegasnya.

Seluruh rangkaian kunjungan Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., bersama Ketua Bhayangkari Daerah NTT Ny. Vily Rudi Darmoko di Lapangan Gelora Samador Maumere berakhir sekitar pukul 12.10 WITA. Kegiatan berlangsung aman dan terkendali.

Kunjungan tersebut menjadi wujud nyata kehadiran Polri dan Bhayangkari di tengah masyarakat, menghadirkan pelayanan, kepedulian dan harapan bagi para korban gempa Flores.

Semarang, 19 Agustus 2026 – Menjaga hutan Indonesia membutuhkan personel yang terlatih, profesional, dan siap menghadapi tantangan di lapangan. Untuk pertama kalinya, 583 peserta Pendidikan dan Latihan Polisi Khusus Kehutanan (Polsus Kehutanan) Tahun Anggaran 2026 dididik di Pusat Pendidikan (Pusdik) Binmas Lemdiklat Polri.

Sebanyak 583 peserta dari berbagai daerah mengikuti pendidikan selama dua bulan. Mereka menjadi tahap awal penguatan kapasitas menuju 6.500 Polisi Kehutanan yang akan dididik secara bertahap ke depan.

Pendidikan dibuka Rabu (19/8/2026), pukul 08.11–08.40 WIB, di Lapangan R. Oetomo, Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, oleh Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki, S.Hut.

Wamenhut: Polisi Kehutanan Harus Siap Bertugas

Wamenhut Rohmat Marzuki menyampaikan apresiasi kepada Polri yang memfasilitasi pelaksanaan pendidikan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kapolri, Kalemdiklat Polri beserta jajaran, serta Korbinmas Baharkam Polri yang telah memfasilitasi Pendidikan dan Latihan Polisi Khusus Kehutanan Tahun Anggaran 2026. Ini merupakan bagian penting dalam meningkatkan kompetensi Polisi Kehutanan,” ujar Rohmat.

Ia menegaskan, setelah pendidikan para peserta harus mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam menjaga kawasan hutan dan ekosistemnya.

“Setelah pendidikan, Polisi Kehutanan harus mampu menjaga kawasan hutan dan ekosistemnya dengan bekal keterampilan yang telah dipelajari, serta mampu membangun kolaborasi dengan TNI-Polri dan aparat penegak hukum lainnya,” katanya.

Kurikulum Berbasis Kemampuan Nyata

Pendidikan Polsus Kehutanan Keterampilan Pelaksana Teknis Tahun Anggaran 2026 menggunakan pendekatan Outcome Based Education (OBE). Artinya, peserta tidak hanya dituntut memahami materi, tetapi harus mampu menerapkannya ketika bertugas.

Kurikulum mencakup empat kompetensi utama:

• Sikap dan tata nilai: integritas, karakter kebangsaan, HAM, kode etik, disiplin dan tanggung jawab.
• Pengetahuan tugas kepolisian: deteksi dini, patroli, penjagaan, pengawalan, pengamanan TKP/TPTKP, pengamanan barang bukti, operasi penertiban, regulasi serta komunikasi dan kemitraan masyarakat.
• Keterampilan dasar: navigasi dan pemetaan, pemeriksaan tumbuhan dan satwa, pengenalan jenis dan handling satwa, pengendalian kebakaran hutan, komunikasi efektif serta penyusunan laporan.
• Keterampilan khusus: PBB, pengenalan senjata api, bela diri Polri, SAR dan PPGD, halang rintang serta mountaineering.

Lulusan ditargetkan menjadi anggota Polisi Kehutanan yang terampil dalam perlindungan dan pengamanan hutan, berintegritas, berkarakter kebangsaan, serta bekerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Kalemdiklat Polri: Diperkuat untuk Siap Menghadapi Lapangan

Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si. mengatakan pendidikan di lingkungan Polri memberikan penguatan kemampuan yang relevan dengan tugas Polisi Kehutanan.

“Polisi Kehutanan tidak cukup hanya memahami aspek kehutanan. Mereka juga harus memiliki kemampuan menghadapi kondisi lapangan, memahami prosedur, menjaga barang bukti, menangani TKP, memiliki kemampuan SAR, serta mampu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya,” ujar Panca.

Menurutnya, pendidikan tersebut tidak mengubah kewenangan Polisi Kehutanan.

“Pendidikan ini bukan untuk mengubah kewenangan Polisi Kehutanan, tetapi memperkuat kapasitasnya agar tugas perlindungan dan pengamanan hutan dapat dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Tahap Awal Menuju 6.500 Polisi Kehutanan

Wamenhut menyampaikan, sesuai arahan Presiden RI, Kementerian Kehutanan akan mendidik 6.500 Polisi Kehutanan secara bertahap.

“Ke depan, sesuai arahan Presiden, Kementerian Kehutanan akan mendidik 6.500 Polisi Kehutanan secara bertahap. Untuk itu, kami berharap kerja sama dengan Polri dapat terus diperkuat,” ujar Rohmat.

Sebanyak 583 peserta pada pendidikan tahap awal ini menjadi bagian dari proses menuju penguatan 6.500 Polisi Kehutanan yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan tugas.

Kerja sama Polri dan Kementerian Kehutanan juga akan dikembangkan, tidak hanya dalam pendidikan dasar, tetapi mencakup pendidikan tingkat manajerial dan pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk Hutan, Untuk Masyarakat

Penguatan Polisi Kehutanan pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Hutan yang terlindungi berarti sumber air lebih terjaga, ekosistem terlindungi, keanekaragaman hayati terpelihara, dan masyarakat di sekitar kawasan hutan mendapatkan lingkungan yang lebih aman.

“Menjaga hutan tidak bisa dilakukan oleh satu institusi. Dibutuhkan kolaborasi Kementerian Kehutanan, Polri, TNI, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya,” ujar Panca.

583 peserta menjadi awal. Menuju 6.500 Polisi Kehutanan yang semakin siap menjaga hutan Indonesia.

Menuju Hutan Indonesia Aman, lingkungan terjaga, dan masa depan terlindungi.