Blog

JAKARTA – Polri mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di tengah penyampaian aspirasi di berbagai wilayah. Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari demokrasi yang perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab, serta tetap menghormati hak masyarakat lainnya.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/10/2026), Johnny menyampaikan bahwa ruang publik merupakan milik bersama yang harus dijaga dan dirawat agar dapat digunakan seluruh masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam kehidupan demokrasi. Mari kita laksanakan hak tersebut secara damai, tertib, dan bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak masyarakat lain serta menjaga fasilitas publik yang kita gunakan bersama,” ujar Johnny.

Ia menjelaskan, berbagai fasilitas umum seperti jalan raya, halte, trotoar, dan taman memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan masyarakat. Fasilitas tersebut digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pengemudi ojek daring, pedagang kecil, pekerja, hingga masyarakat yang menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menurutnya, menjaga fasilitas publik merupakan bentuk kepedulian terhadap kepentingan bersama. Dengan demikian, penyampaian aspirasi diharapkan tetap memperhatikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.

“Ruang publik adalah milik rakyat dan digunakan untuk kepentingan bersama. Karena itu, mari kita jaga agar tetap aman, nyaman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Aspirasi dapat disampaikan dengan baik tanpa mengganggu aktivitas warga lainnya,” jelasnya.

Johnny juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan dialog, menjaga sikap saling menghormati, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi memicu ketegangan. Menurutnya, penyampaian pendapat yang dilakukan secara tertib akan membantu menciptakan suasana yang kondusif sekaligus memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

Ia menambahkan, kedewasaan dalam berdemokrasi tercermin dari kemampuan masyarakat menyampaikan pendapat sekaligus menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan berperan aktif menjaga ketertiban dan merawat fasilitas umum sebagai tanggung jawab bersama.

“Mari kita tunjukkan bahwa aspirasi dapat disampaikan secara bermartabat, damai, dan bertanggung jawab. Kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, sekaligus kewajiban untuk menghormati hak sesama dan menjaga fasilitas publik agar tetap bisa dinikmati bersama,” tutup Johnny.

Melalui ajakan tersebut, Polri berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif, sehingga penyampaian aspirasi berlangsung dengan baik tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat luas.

SUBANG – Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan berupa importasi ilegal pakaian bekas atau balpres di sebuah gudang kawasan Pergudangan Intijaya Subang Industri, Blok A-29, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menemukan 1.257 bal pakaian bekas yang diduga berasal dari impor ilegal dengan taksiran nilai mencapai Rp15 miliar.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol Suhasto mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti melalui penyelidikan oleh tim Dittipideksus Bareskrim Polri berdasarkan surat perintah Kabareskrim Polri tertanggal 21 Oktober 2026.

“Penindakan ini sebagai wujud komitmen Bareskrim Polri dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. Penindakan ini berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti secara profesional oleh penyelidik Dittipideksus Bareskrim Polri,” ujar Suhasto di Subang, Rabu (28/10/2026).

Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan ribuan bal pakaian bekas yang tersimpan di dalam gudang tertutup. Berdasarkan inventarisasi awal, setiap bal diperkirakan bernilai Rp6 juta hingga Rp12 juta, sehingga total nilai barang yang ditemukan ditaksir mencapai Rp15 miliar.

Suhasto menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi di lapangan, aktivitas penyimpanan dan perdagangan tersebut diduga telah berlangsung sejak September 2026. Penyidik memperkirakan perputaran transaksi dalam kegiatan tersebut dapat mencapai puluhan miliar rupiah.

“Dari hasil inventarisasi awal, per balnya ditaksir senilai Rp6 juta sampai dengan Rp12 juta. Kalau kita kalkulasikan dari 1.257 bal itu, nilainya bisa mencapai Rp15 miliar. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak September, sehingga perputarannya diprediksi bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan saksi, gudang tersebut diduga disewa oleh seseorang berinisial DAN, sementara penanggung jawab operasional yang disebut sebagai kepala gudang berinisial W. Penyidik masih mendalami identitas, peran, serta keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan importasi ilegal tersebut.

Suhasto menegaskan, penyidikan tidak hanya berfokus pada barang yang ditemukan di gudang, tetapi juga akan menelusuri asal-usul pakaian bekas, modus operandi, jalur masuk barang ke Indonesia, hingga jaringan distribusi yang diduga terlibat.

“Kami tidak akan berhenti sampai di gudang, tetapi akan menelusuri lebih jauh dari mana barang ini berasal. Penyidik masih mendalami secara komprehensif identitas para pihak yang terlibat, asal-usul barang, modus operandi, jalur masuk ke wilayah Indonesia, serta jaringan distribusinya,” tegas Suhasto.

Dalam perkara ini, penyidik mempersangkakan dugaan pelanggaran Pasal 111 juncto Pasal 47 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Lebih lanjut, Suhasto menegaskan bahwa penindakan terhadap dugaan importasi ilegal tersebut bukan semata-mata penegakan hukum, melainkan juga bagian dari upaya melindungi kepentingan ekonomi nasional, menciptakan tata niaga impor yang sehat, serta menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.

“Penindakan ini bukan hanya sekadar penegakan hukum, tetapi bagian dari upaya negara untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, mewujudkan tata niaga impor yang sehat dan berkeadilan, serta melindungi keberlangsungan industri tekstil yang ada di Indonesia,” ungkapnya.

Langkah tersebut, lanjut Suhasto, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang diimplementasikan melalui program Quick Wins Polri dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan.

Bareskrim Polri juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran barang impor ilegal dengan tidak terlibat dalam rantai pemasukan maupun distribusinya. Masyarakat yang mengetahui dugaan praktik serupa diharapkan menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyidik akan terus mengembangkan perkara ini guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta menelusuri jaringan di balik dugaan importasi ilegal pakaian bekas tersebut.

Timika – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H., menekankan pentingnya pendekatan humanis, keselamatan personel, serta penguatan sinergi lintas instansi dalam pelaksanaan tugas di Papua. Arahan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Timika, Provinsi Papua Tengah, Selasa (27/10/2026).

Arahan tersebut diberikan kepada personel Satgas di Papua dan personel Komando Kogabwilhan III dalam kegiatan pengarahan yang berlangsung di Aula Gedung Eme Neme Kangasih, Yonif 754 Mimika. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pelaksanaan tugas dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, S.H. Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M, Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, S.I.K., M.Si, Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.Si, serta Kaskogabwilhan III, Marsda TNI Ir. Joko Sugeng Sriyanto.

Hadir pula Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Dr. Drs. Petrus Izaach Suripatty, M.Si. Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, Bupati Mimika, Johannes Rettob, beserta jajaran pejabat TNI-Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya.

Dalam arahannya, Menko Polkam menegaskan bahwa keselamatan personel harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tugas. Keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari capaian operasi maupun penangkapan, tetapi juga dari tanggung jawab dalam menjaga keselamatan anggota yang bertugas di lapangan.

“Keberhasilan seorang komandan tidak hanya dilihat dari capaian operasi atau penangkapan, tetapi juga dari bagaimana seorang pemimpin memastikan keselamatan anggota yang berada di bawah tanggung jawabnya,” ucap Menko Polkam.

Selain menekankan keselamatan personel, Menko Polkam juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berkarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab. Para komandan diharapkan tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memperhatikan kondisi anggota, mendengarkan masukan dari personel di lapangan, serta memberikan dukungan kepada anggota beserta keluarganya.

Menko Polkam turut menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas di daerah operasi, sejalan dengan arahan Presiden. Menurut penekanan dalam arahannya, aparat harus senantiasa berbuat baik kepada masyarakat dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan pengabdian.

“Sesuai arahan bapak Presiden, penanganan di daerah operasi harus ditingkatkan dengan pendekatan hati dan sifat kemanusiaan. Selalu berbuat baik kepada rakyat karena prajurit berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan bekerja untuk rakyat. Sikap baik dan pendekatan humanis akan mendorong lebih banyak kelompok yang berseberangan untuk sadar, menyerahkan diri, dan kembali merapat,” tambahnya.

Di sisi lain, Menko Polkam menegaskan bahwa loyalitas personel harus tetap berlandaskan kepada Merah Putih, bangsa, dan negara. Kolaborasi serta koordinasi terpadu antara TNI, Polri, BIN, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat juga dinilai penting untuk mendukung terciptanya Papua yang harmonis dan sejahtera.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa koordinasi dan sinergi lintas instansi merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di Papua.

“Operasi Damai Cartenz-2026 terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Dalam setiap pelaksanaan tugas, kami mengedepankan profesionalisme, pendekatan humanis, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dengan tetap memperhatikan keselamatan personel serta menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Kaops Damai Cartenz-2026.

Ia menambahkan bahwa upaya menjaga stabilitas keamanan membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, komunikasi yang baik, kepedulian terhadap masyarakat, dan pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam membangun situasi yang aman dan kondusif di Papua.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Ardiansyah Daulay, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa arahan Menko Polkam menjadi penguatan bagi seluruh personel dalam menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan bertanggung jawab. Menurutnya, sinergi TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta membangun kepercayaan masyarakat di Papua.

“Dalam setiap pelaksanaan tugas, kami berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan humanis, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, serta mengutamakan keselamatan personel dan masyarakat. Kami meyakini bahwa keamanan yang berkelanjutan tidak hanya dibangun melalui pelaksanaan tugas yang profesional, tetapi juga melalui kepedulian, komunikasi, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, sinergi seluruh pihak perlu terus diperkuat demi mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera,” tegas Wakaops Damai Cartenz-2026.

JAKARTA – Komisi Nasional Pengendalian Narkotika Tiongkok (National Narcotics Control Commission/NNCC) mengapresiasi kerja sama penegakan hukum antara Indonesia, Tiongkok, dan Malaysia dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas negara. Kolaborasi tersebut membuahkan hasil berupa pengungkapan laboratorium gelap sabu di Aceh dengan barang bukti mencapai 1,2 ton dan penangkapan 11 tersangka di Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal NNCC sekaligus Wakil Direktur Jenderal Biro Pengendalian Narkotika Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, Lan Weihong, dalam pertemuan bilateral dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Lobby Utama Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Lan Weihong menjelaskan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif terhadap jaringan kejahatan yang diduga menyelundupkan narkotika cair dari kawasan Myanmar, Thailand, dan Laos untuk dikirim ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Informasi intelijen yang dikumpulkan kemudian dibagikan kepada otoritas Indonesia sebagai dasar penguatan kerja sama penegakan hukum.

“Pada bulan September tahun ini, NNCC Tiongkok sudah melaporkan informasi tersebut kepada BNN Indonesia dan kedua belah pihak menentukan melakukan kerja sama itu bisa bersama-sama memberantas tindak pidana narkotika lintas negara,” ujar Lan Weihong.

Ia menyebut, operasi yang dilakukan pada 21 Oktober 2026 berhasil mengungkap laboratorium gelap sabu di Aceh. Dalam pengungkapan tersebut, aparat Indonesia menyita 1,2 ton sabu dan menangkap 11 tersangka. Sementara itu, otoritas Tiongkok juga menangkap tujuh orang yang diduga berkaitan dengan jaringan tersebut di wilayah Tiongkok.

Lan Weihong menilai keberhasilan ini menunjukkan pentingnya koordinasi lintas negara dalam membongkar jaringan narkotika yang beroperasi melampaui batas yurisdiksi. Menurutnya, pertukaran informasi intelijen, penyelidikan profesional, dan koordinasi penegakan hukum menjadi faktor penting dalam mengungkap jaringan tersebut.

“Pihak Tiongkok, Indonesia, dan Malaysia dalam kasus kerja sama penegakan kasus ini, kita menunjukkan kapasitas penyelidikan yang sangat profesional, operasi gabungan yang kompak, pengambilan keputusan yang tegas, saling pengertian, dan juga akhirnya bisa mengungkapkan kasus ini dan mencapai hasil yang nyata dan luar biasa,” katanya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Polri berkomitmen memperkuat kerja sama internasional untuk memberantas peredaran narkotika, termasuk membongkar jaringan yang berada di balik distribusi narkoba lintas negara. Menurutnya, keberhasilan pengungkapan di Aceh merupakan hasil kolaborasi berbagai lembaga penegak hukum dengan dukungan mitra internasional.

“Yang mana beberapa waktu lalu kita telah melakukan pengungkapan secara bersama antara Polri, BNN Republik Indonesia, Bea Cukai, dan juga tentunya atas dukungan besar dari NNCC,” ujar Kapolri.

Kapolri menambahkan, pengungkapan tersebut tidak menghentikan proses penyidikan. Polri masih mengembangkan perkara untuk menelusuri pihak-pihak yang diduga berperan sebagai pendukung dan pendana, sekaligus mendalami kemungkinan keterkaitan dengan jaringan narkotika lainnya.

“Kami juga akan senantiasa mendukung Pemerintah Tiongkok dalam rangka mengungkap jaringan besarnya. Dan kami saat ini masih melakukan pengembangan terhadap kasus yang ada di Aceh ini terhadap para pendukung, para pendana, dan juga kaitan dengan jaringan yang satu lagi yang di Medan,” tegasnya.

Kapolri menekankan bahwa kolaborasi dengan mitra internasional akan terus ditingkatkan untuk mempersempit ruang gerak sindikat narkotika yang memanfaatkan jalur lintas negara. Kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat Indonesia dan kawasan Asia dari ancaman peredaran gelap narkotika.

“Kami sangat serius untuk melakukan upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Kolaborasi ini akan terus kita tingkatkan dalam rangka keamanan di Indonesia dan juga di beberapa wilayah yang ada di sekitar kawasan Asia,” tutup Kapolri.

Pertemuan bilateral tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Tiongkok untuk memperkuat pertukaran informasi serta kerja sama penegakan hukum dalam pemberantasan narkotika. Sinergi dengan negara mitra diharapkan dapat membantu mengungkap jaringan secara menyeluruh, mulai dari pelaku lapangan hingga pihak yang diduga mendanai dan mengendalikan operasional sindikat.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberantasan kejahatan, perlindungan masyarakat, pembenahan internal, dan penguatan kemitraan dengan masyarakat. Kapolri menekankan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengikuti dinamika keamanan, sosial, dan ekonomi.

“Kami menyadari bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pelaksanaan Asta Cita pemerintah, khususnya Asta Cita ke-2 dan Asta Cita ke-7,” ujar Suyudi di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Dalam penegakan hukum, Polri terus memperkuat pemberantasan narkoba, judi daring, premanisme, pemerasan, dan berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat. Upaya tersebut juga diarahkan untuk melindungi perekonomian nasional, menjaga kepastian hukum, serta menciptakan iklim usaha yang aman.

Polri turut memperkuat perlindungan terhadap perempuan, anak, pekerja, dan korban tindak pidana perdagangan orang. Melalui Desk Ketenagakerjaan, Polri memfasilitasi penyelesaian persoalan hubungan industrial, pemulihan hak pekerja, dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.

Di sisi lain, pendekatan humanis terus dikedepankan dalam pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk aksi unjuk rasa dan penanganan konflik sosial. Polri mendorong pengelolaan massa yang dialogis agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, sekaligus memperkuat akuntabilitas petugas melalui penggunaan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera.

“Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, Polri juga mendorong penguatan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan,” katanya.

Kehadiran Polri juga diwujudkan melalui penanganan bencana, penguatan keamanan lingkungan, serta dukungan terhadap program pemerintah. Dalam hal ini, Polri terlibat dalam pemenuhan gizi masyarakat melalui pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembangunan Jembatan Merah Putih untuk memperluas akses masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi jagung.

Kapolri menegaskan, berbagai upaya tersebut harus disertai reformasi internal yang berkelanjutan. Pembenahan dilakukan melalui penguatan pengawasan, penerapan sistem merit dalam pembinaan karier, transformasi digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

“Kami menyadari bahwa upaya Polri masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami terus berbenah dan mendengarkan masukan masyarakat dan memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Suyudi.

Ia mengajak masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus terus dijawab melalui pelayanan yang mudah diakses, penegakan hukum yang berkeadilan, dan kehadiran Polri yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Balikpapan – Personel Kompi 1 Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur melaksanakan patroli kesiapsiagaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Senin (26/10/2026).

Patroli yang dipimpin Bripka Bayu Teguh tersebut menyasar kawasan permukiman warga di Gunung Pipa, Balikpapan Tengah, serta kawasan Agro Wisata Kilometer 23, Balikpapan Utara. Kegiatan ini dilakukan melalui patroli dialogis dan penyampaian imbauan secara langsung kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan maupun kebakaran lahan.

Dansat Brimob Polda Kaltim, Kombes Pol. Ronny Suseno, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa patroli rutin merupakan langkah preventif untuk menjaga stabilitas kamtibmas sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

Menurutnya, kehadiran personel Brimob di tengah masyarakat tidak hanya bertujuan memberikan rasa aman, tetapi juga membangun kesadaran bersama dalam mengantisipasi potensi tindak kriminalitas dan bahaya karhutla. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas serta menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan.

Sementara itu, Kabag Ops Satbrimob Polda Kaltim, AKP Nugroho Widihyanto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa personel turut berdialog dengan warga Gunung Pipa, Albertus, serta warga di kawasan Agro Wisata Kilometer 23, Adrian, untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas.

Dalam dialog tersebut, masyarakat diingatkan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan, berhati-hati saat berkendara, serta menghindari penggunaan api yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Warga juga diminta segera melaporkan kepada kantor kepolisian terdekat atau personel patroli Brimob apabila menemukan kejadian mencurigakan maupun potensi gangguan keamanan.

Seluruh rangkaian patroli berlangsung dengan lancar dan tertib. Melalui kegiatan ini, Satbrimob Polda Kaltim terus berupaya memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat, meningkatkan kesadaran dalam pencegahan karhutla, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Balikpapan tetap aman dan kondusif.

Humas Polda Kaltim

Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Balikpapan – Polda Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas seleksi Pendidikan Pengembangan Pimpinan Tinggi (Dikbangpimti), Pendidikan Pengembangan Menengah (Dikbangmen), dan Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Tahun Anggaran 2027 Panda Kaltim. Kegiatan berlangsung di Gedung Mahakam Polda Kaltim melalui Zoom Meeting bersama Panitia Pusat (Panpus).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Kaltim dalam mewujudkan proses seleksi pendidikan pengembangan Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pengambilan sumpah serta penandatanganan pakta integritas menjadi bentuk pernyataan komitmen seluruh pihak yang terlibat untuk melaksanakan tahapan seleksi sesuai ketentuan dan prinsip yang berlaku.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Irwasda, Karo SDM, Dansat Brimob, Kabid Propam, Kabid Keu, Kabid TIK, Kabid Dokkes, serta para Ketua Tim (Katim) Seleksi Panda Kaltim.

Melalui kegiatan ini, Polda Kaltim menegaskan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan objektivitas dalam setiap tahapan seleksi. Seluruh pihak yang terlibat diharapkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara konsisten, menghindari segala bentuk penyimpangan, serta memastikan proses seleksi berlangsung secara adil sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pakta integritas ini juga menjadi langkah untuk memperkuat kepercayaan terhadap proses pembinaan karier dan pengembangan sumber daya manusia Polri, sehingga personel yang mengikuti seleksi dapat berkompetisi secara sehat berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan persyaratan yang berlaku.

Dengan komitmen bersama tersebut, Polda Kalimantan Timur terus mendukung terwujudnya sumber daya manusia Polri yang unggul, berintegritas, dan profesional dalam menghadapi tantangan tugas kepolisian di masa mendatang.

Humas Polda kaltim

Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Balikpapan – SPKT Polda Kalimantan Timur terus meningkatkan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui kegiatan patroli dialogis di sejumlah kawasan strategis. Kali ini, personel Regu Siaga 1 melaksanakan patroli di Kantor Unit Induk Pembangunan Kalimantan PT PLN (Persero), Jalan MT. Haryono, Kel.Gunung Bahagia, Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Selasa (27/10/26).

Kegiatan patroli tersebut dipimpin oleh Ps. KA Siaga Regu 1 SPKT Polda Kaltim, AKP Ketut Darmada. Dalam pelaksanaannya, personel melakukan patroli sekaligus berdialog dengan petugas keamanan yang bertugas di kawasan obyek vital guna memperkuat koordinasi dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Melalui kegiatan tersebut, personel SPKT Polda Kaltim menyampaikan imbauan kepada petugas keamanan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, khususnya terhadap aktivitas maupun situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Selain itu, petugas keamanan juga diingatkan agar segera melaporkan apabila menemukan atau melihat kejadian mencurigakan maupun gangguan kamtibmas. Masyarakat dan petugas dapat menghubungi layanan Call Center 110 atau SPKT Polda Kaltim untuk memperoleh bantuan kepolisian secara cepat dan tepat.

Kegiatan patroli dialogis ini menjadi salah satu bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus upaya membangun komunikasi yang baik dengan unsur pengamanan di lingkungan obyek vital. Dengan terjalinnya koordinasi yang baik, diharapkan setiap potensi gangguan keamanan dapat diketahui lebih dini dan ditangani sesuai prosedur.

Ditempat terpisah, KA SPKT Polda Kaltim, AKBP Elvis Irwan, S.H., menyampaikan bahwa patroli dialogis merupakan langkah preventif untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempererat sinergi antara kepolisian dan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan petugas keamanan dalam memberikan informasi mengenai situasi di lingkungan kerja sangat penting untuk mendukung terciptanya kondisi yang aman dan kondusif.

“Pelaksanaan patroli dialogis ini sejalan dengan slogan Bapak Kapolri, yaitu ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dengan petugas keamanan maupun masyarakat, sehingga apabila ditemukan potensi gangguan kamtibmas, dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti,” ujar AKBP Elvis.

Melalui patroli dialogis yang dilaksanakan secara rutin, SPKT Polda Kaltim berharap kesadaran bersama dalam menjaga keamanan semakin meningkat. Polri juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan Call Center 110 maupun SPKT Polda Kaltim apabila membutuhkan bantuan kepolisian, sebagai wujud pelayanan yang responsif, humanis, dan berorientasi pada keamanan masyarakat.

Humas Polda Kaltim

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerima audiensi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Viada Hafid di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi dalam menjaga keamanan ruang digital, termasuk penanganan penipuan daring, judi online, penyebaran hoaks, hingga berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Kapolri mengatakan, perkembangan teknologi yang semakin pesat perlu diimbangi dengan penguatan literasi digital masyarakat serta langkah penanganan kejahatan yang cepat dan tepat. Menurutnya, sinergi antara Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi penting untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat.

“Era digitalisasi ini perlu kita sikapi dengan baik, sementara literasi masyarakat mungkin masih perlu diperkuat lagi, sehingga kejahatan-kejahatan di ruang digital dapat kita eliminasi dan dapat kita lakukan upaya-upaya penanganan secara cepat,” ujar Kapolri.

Kapolri menegaskan, sejumlah kejahatan digital, seperti penipuan daring, judi online, dan love scam, menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius. Selain itu, penyebaran berita bohong atau hoaks juga memerlukan langkah penanganan yang kuat, termasuk melalui penguatan regulasi dan kerja sama antarlembaga.

Ia berharap, penguatan kerja sama yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada April 2026 dapat semakin meningkatkan efektivitas upaya menjaga keamanan digital nasional.

“Semoga kolaborasi kita, dengan penguatan MoU yang baru saja kita lakukan pada bulan April lalu, dapat semakin mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keamanan digital nasional di Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Polri diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan kerja sama, terutama dalam merespons berbagai persoalan digital yang dilaporkan masyarakat.

Meutya menyebut, sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian meliputi jual beli data, penipuan daring, scam online, judi online, pornografi, perundungan, misinformasi, dan hoaks. Menurutnya, kompleksitas persoalan tersebut membutuhkan penanganan bersama melalui langkah pencegahan dan penegakan hukum.

“Permasalahan ini cakupannya sangat luas apabila hanya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri. Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah penegakan hukum (enforcement),” kata Meutya.

Meutya juga mengapresiasi langkah Polri dalam mengungkap jaringan judi online yang tidak hanya beroperasi di dalam negeri, tetapi juga memiliki keterkaitan lintas negara. Ia berharap, penguatan kolaborasi ke depan dapat menekan praktik perjudian daring sekaligus menjawab keresahan masyarakat terhadap maraknya penipuan online.

Selain penanganan kejahatan digital, pertemuan tersebut turut membahas perlindungan infrastruktur digital. Meutya menyoroti pencurian kabel dan perangkat telekomunikasi yang dapat mengganggu layanan internet serta berdampak langsung pada aktivitas masyarakat di berbagai wilayah.

Ia mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap pencurian perangkat infrastruktur telekomunikasi, termasuk perangkat Base Transceiver Station (BTS), yang berpotensi menyebabkan terganggunya layanan komunikasi.

Pada kesempatan tersebut, Meutya menegaskan kesiapan Komdigi untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Polri dalam menangani berbagai persoalan di ruang digital.

Melalui sinergi tersebut, Polri dan Komdigi diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan digital. Upaya ini sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dalam merespons keresahan publik dan mewujudkan ruang digital yang aman di Indonesia.

Jakarta – Polri menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan menjenguk seorang pengemudi ojek online yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di kawasan Blok M. Melalui Karumkit Tk. I Pusdokkes Polri bersama jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya, Polri memberikan dukungan moril serta pendampingan kepada korban dan keluarga, Selasa (27/10).

Langkah tersebut merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab Polri dalam memastikan masyarakat yang mengalami musibah mendapatkan perhatian serta bantuan yang dibutuhkan. Tidak hanya memberikan dukungan psikologis kepada keluarga, Polri juga memastikan kebutuhan penanganan medis korban menjadi perhatian utama.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., melalui jajaran terkait, menegaskan bahwa Polri berkomitmen memberikan bantuan kepada korban, termasuk menjamin penanganan medis hingga korban dinyatakan sembuh.

Sebagai bagian dari upaya optimalisasi pelayanan kesehatan, Karumkit Tk. I Pusdokkes Polri juga merekomendasikan agar korban dapat dialihkan perawatannya ke Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto atau RS Polri Kramat Jati, apabila kondisi klinis korban telah memungkinkan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung proses perawatan dan pemulihan secara optimal sesuai kebutuhan medis.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P., menyampaikan bahwa kepedulian terhadap masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas Polri. Kehadiran anggota Polri di tengah warga yang mengalami musibah menjadi wujud nyata pelayanan yang mengedepankan empati dan nilai-nilai kemanusiaan.

“Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum, tetapi juga untuk memberikan kepedulian dan bantuan kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah. Kami memastikan korban mendapatkan penanganan medis yang dibutuhkan dan keluarga memperoleh pendampingan selama proses pemulihan,” ujar Kadivhumas Polri.

Ia menambahkan, Polri akan terus berupaya memberikan pelayanan yang humanis dan responsif, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan dalam situasi sulit.

“Harapan kami, korban dapat segera pulih dan kembali beraktivitas. Ini merupakan wujud komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat dengan mengedepankan empati, kepedulian, dan semangat kemanusiaan,” tutupnya.

Melalui langkah tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada tugas kepolisian, tetapi juga mengedepankan kepedulian sosial dan kemanusiaan bagi seluruh masyarakat.