Author: admin

Libatkan Masyarakat Sebagai Garda Terdepan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

TANAH GROGOT – Polres Paser menggelar Focus Group Discussion atau FGD dengan tema Strategi Mitigasi Karhutla Berbasis Masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat, 11 September 2026 pukul 10.30 WITA di Ruang Rupatama Polres Paser, Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanah Grogot.

FGD ini merupakan bagian dari program Serdik Sespimen Polri Dikreg Ke-67 T.A. 2026. Kegiatan dihadiri langsung oleh Kapolres Paser AKBP Sofyan, S.I.K., M.H., Tim Pendamping Serdik Sespimen Polri Kombes Pol Wandy Rustiwan, S.I.K.,M.M.Tr dan Kombes Pol Agus Bahari Pratama Artha, S.I.K., S.H., M.Si., serta 5 peserta didik Sespimen Polri Dikreg Ke-68.

Turut hadir pula seluruh Pejabat Utama Polres Paser, para Kapolsek jajaran, dan Bhabinkamtibmas se-Kabupaten Paser. Rangkaian acara meliputi pembukaan, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, penyerahan cendra mata, sesi foto bersama, forum diskusi, hingga penutup.

Dalam diskusi, para narasumber menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemahaman, deteksi dini, dan penanganan Karhutla harus dilakukan secara terpadu agar dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Beberapa strategi yang menjadi fokus dalam FGD antara lain pemetaan wilayah rawan Karhutla, peningkatan patroli dan monitoring, intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dan kelompok masyarakat peduli api.

Kapolres Paser dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penanggulangan Karhutla di Kabupaten Paser tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergitas dan koordinasi yang kuat antara Polri, TNI, pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat, dan seluruh stakeholder terkait.

“Dengan keterlibatan masyarakat sebagai garda terdepan, setiap potensi Karhutla dapat lebih cepat terdeteksi dan ditangani. Ini untuk melindungi lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat Paser,” ujar Kapolres.

Kegiatan FGD berjalan dengan aman dan kondusif hingga selesai. Polres Paser berharap hasil diskusi ini dapat menjadi acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis pencegahan Karhutla yang berkelanjutan di wilayah hukum Polres Paser.

#HumasPolresPaser

Libatkan Forkopimda, Perusahaan, dan Desa Bahas Kendala di Lapangan

TANAH GROGOT – Pemerintah Kabupaten Paser bersama Peserta Didik Sespimen Polri Dikreg ke-67 T.A. 2026 menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertema Strategi Mitigasi Karhutla Berbasis Masyarakat. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser, Jumat (11/9/2026)

FGD ini dihadiri Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari, S.Sos, Sekda Drs. Katsul Wijaya, M.Si, Wakapolres Paser Kompol Hendro Wibowo, S.H., M.M mewakili Kapolres, Tim Pendamping Serdik Kombes Pol Wandy Rustiwan, S.I.K., M.M.Tr dan Kombes Pol Agus Bahari Pratama Artha, S.I.K., S.H., M.Si, unsur Forkopimda, para Camat, Kapolsek, Kepala Desa, serta perwakilan perusahaan dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Tim Pendamping Serdik menyampaikan bahwa peserta Sespimen merupakan calon Kapolres masa depan yang harus siap menghadapi persoalan Karhutla dari berbagai aspek. “Kami berharap masukan hari ini menjadi strategi nyata ketika para Serdik nanti bertugas di lapangan,” ujarnya.

Wakil Bupati Paser dalam sambutan mewakili Bupati menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan Karhutla. Ia mengapresiasi inisiatif Sespimen Polri yang turun langsung mendengar persoalan di daerah.

Forum diskusi berlangsung dinamis. Ketua BPD Kabupaten Paser menyampaikan pihaknya telah membentuk Desa Tangguh dan melakukan sosialisasi serta pemadaman titik hotspot bersama kepolisian dan instansi terkait.

Perwakilan Manggal Agni Kalimantan XII/Paser menyoroti kendala minimnya jumlah personel dan keterbatasan sarana peralatan di lapangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Paser menyebut dampak Karhutla terhadap penyakit ISPA dan diare belum terlalu signifikan, namun pihaknya terus memantau dan telah membagikan masker serta melakukan cek kesehatan berkala kepada satgas.

Plt. Camat Muara Samu juga memaparkan tantangan minimnya dana, alat, dan petugas damkar. Ia menyebut penanganan di kecamatan mengandalkan sinergi dengan Polsek dan Koramil serta pembentukan Masyarakat Peduli Api.

Menariknya, Kepala Desa Jone dan perwakilan PT. AIK sama-sama menyoroti kebiasaan masyarakat yang masih membuka lahan dengan cara dibakar karena dianggap lebih efisien dan merupakan kearifan lokal turun-temurun. PT. AIK mengaku telah membentuk tim patroli dan pemadam di wilayah perusahaan, serta melakukan sosialisasi bersama Forkopimcam Batu Engau.

Berbagai masukan tersebut menjadi catatan penting bagi Serdik Sespimen Polri untuk menyusun strategi mitigasi Karhutla yang berbasis masyarakat, terpadu, dan berkelanjutan.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan foto bersama. Selama FGD berlangsung situasi aman dan kondusif.

#HumasPolresPaser

Tekankan Bijak Bermedia Sosial dan Waspada Penyalahgunaan AI di Era Digital

TANAH GROGOT – Subdit Bintibsos Ditbinmas Polda Kaltim bersama Sat Binmas Polres Paser menggelar sosialisasi kepada para santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Ihsan, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot. Kegiatan dilaksanakan Jumat, (11/9/ 2026 ) di Masjid Ponpes Al-Ihsan.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasubdit Bintibsos Ditbinmas Polda Kaltim Pembina TK. I Setur, S.H. Hadir pula Pimpinan Ponpes Al-Ihsan DR. H. Badruddin, HD., S.Ag, Kanit Bintibsos IPTU Muh. Tahir, Paur Sibinpenakta IPDA Supriadi, S.H., para guru, Bamin Bintibsos, personel Sat Binmas Polres Paser, serta ratusan santri dan santriwati.

Mengusung tema Bahaya Narkoba, Judi Online, Pinjaman Online, Penipuan Online dan Stop Berita Hoaks, serta Himbauan Bijak Menggunakan AI dan Waspada Penyalahgunaan AI, kegiatan ini bertujuan membekali generasi muda pesantren dengan pemahaman tentang ancaman di era digital.

Dalam pemaparannya, pemateri mengingatkan bahaya narkoba terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan para santri. Selain itu disampaikan pula risiko judi online dan pinjaman online yang dapat memicu masalah ekonomi, sosial, hingga hukum. Para santri juga diingatkan untuk waspada terhadap berbagai modus penipuan online dan tidak mudah memberikan data pribadi di ruang digital.

Khusus terkait informasi, para santri diajak untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan berita yang belum terverifikasi. “Stop berita hoaks. Mari bersama-sama menjaga ruang digital agar tidak menjadi sumber perpecahan dan keresahan di masyarakat,” ujar salah satu pemateri.

Materi lain yang menjadi sorotan adalah penggunaan Artificial Intelligence atau AI. Santri diberikan pemahaman agar menggunakan AI secara bijak, etis, dan bertanggung jawab untuk hal-hal positif. Sekaligus diingatkan potensi penyalahgunaan AI seperti pembuatan konten palsu berupa gambar, video, maupun informasi yang dapat digunakan untuk menipu dan memfitnah.

Pimpinan Ponpes Al-Ihsan DR. H. Badruddin mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia berharap para santri dapat menjadi pengguna media sosial dan teknologi yang cerdas, kritis, serta menjaga etika dalam berkomunikasi.

Melalui kegiatan ini, Polri berupaya mempererat silaturahmi dengan pesantren dan meningkatkan peran tokoh agama dalam menyampaikan pesan Kamtibmas. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba, judi online, penipuan digital, hoaks, serta penyalahgunaan teknologi.

#HumasPolresPaser

Perkuat Peran Ulama Jaga Kamtibmas dan Kerukunan Umat di Kabupaten Paser

TANAH GROGOT – Subdit Bintibsos Ditbinmas Polda Kaltim bersama Sat Binmas Polres Paser menggelar kegiatan silaturahmi dan kunjungan kepada Tokoh Agama di Kabupaten Paser. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat (11/9/2026) di Pondok Pesantren Al-Ihsan, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot.

Rombongan dipimpin langsung oleh Kasubdit Bintibsos Ditbinmas Polda Kaltim Pembina TK. I Setur, S.H. Kedatangan mereka diterima oleh Pimpinan Ponpes Al-Ihsan, DR. H. Badruddin, HD., S.Ag. Turut hadir Kanit Bintibsos Sat Binmas Polres Paser IPTU Muh. Tahir, Paur Sibinpenakta IPDA Supriadi, S.H., serta personel Bintibsos Polda Kaltim dan Sat Binmas Polres Paser.

Dalam pertemuan tersebut, pihak kepolisian menyampaikan sejumlah himbauan Kamtibmas kepada tokoh agama. Salah satu penekanan utama adalah penguatan kerja sama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan antar umat beragama di wilayah Kabupaten Paser. Polri juga mengajak para ulama untuk bersama-sama mencegah penyebaran provokasi dan paham radikal yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

Tokoh agama diminta untuk menjadi mitra strategis dalam menyampaikan pesan-pesan damai kepada masyarakat. Selain itu, diminta pula untuk membantu mengawasi potensi gangguan keamanan di lingkungan pondok pesantren dan tempat ibadah.

Dalam era digital, edukasi terkait penggunaan media sosial juga menjadi perhatian. Tokoh agama dihimbau untuk mengingatkan para santri dan warga agar bijak bermedia sosial, sehingga tidak menimbulkan permusuhan atau gesekan antar umat beragama.

Kasubdit Bintibsos menegaskan pentingnya membangun komunikasi dan silaturahmi yang berkelanjutan antara Polri dan tokoh agama. Dengan sinergitas tersebut, diharapkan tercipta lingkungan yang aman dan kondusif.

Pada kesempatan itu, kepolisian juga membuka ruang dialog untuk menerima saran dan masukan dari DR. H. Badruddin terkait situasi Kamtibmas di Paser. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Kegiatan silaturahmi berlangsung dalam keadaan aman serta kondusif. Polri berharap melalui pendekatan kepada tokoh agama, nilai-nilai toleransi dan kebersamaan dapat terus terjaga di tengah masyarakat Kabupaten Paser.

#HumasPolresPaser

Wujud Kepedulian Polri Bantu Warga Terdampak Kemarau Panjang di Tanah Grogot

TANAH GROGOT – Peserta Didik Sespimen Polri Dikreg Ke-67 T.A. 2026 menggelar kegiatan pembagian air bersih dan bakti sosial di Desa Pepara, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kegiatan berlangsung pada Jumat, 11 September 2026 pukul 15.30 hingga 17.00 WITA.

Aksi kemanusiaan ini dipimpin oleh Serdik Yefta Ruben Hasian Aruan, S.I.K., M.T., Serdik Natasha Yudhasoka, S.H., Serdik Enrico Donald Sidauruk, S.E., S.I.K., M.H., dan Serdik Tri Ambar Setyo Bawono, S.H., S.I.K., M.H. Turut hadir Kapolsek Tanah Grogot IPTU Suparman, personel Polsek Tanah Grogot, Babinsa Desa Pepara Sertu Puji, Kepala Desa Pepara Jamaluddin, Trantip Kecamatan Tanah Grogot, Masyarakat Peduli Api Kabupaten Paser, serta warga Desa Pepara.

Kegiatan pembagian air bersih ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau yang melanda wilayah Kecamatan Tanah Grogot. Bantuan air bersih tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari warga dan sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan.

Selain pembagian air bersih, Serdik Sespimen Polri juga melaksanakan bakti sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan solidaritas sosial, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara Polri dengan masyarakat.

Kepala Desa Pepara menyampaikan apresiasi atas kepedulian yang ditunjukkan oleh para Serdik Sespimen Polri. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi warga di tengah kondisi kemarau yang menyebabkan sejumlah sumur mengalami kekeringan.

Selama kegiatan berlangsung situasi terpantau aman, tertib, lancar, dan kondusif. Pihak penyelenggara berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana dan kekeringan.

#HumasPolresPaser

Tribratanews.kaltim.polri.go.id, PPU – Unit Reskrim Polsek Sepaku berhasil mengungkap kasus pencurian fasilitas Pos Duga Air 7 (PDA 7) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Tiga orang yang diduga terlibat dalam perkara tersebut berhasil diamankan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan.

Pengungkapan kasus bermula dari laporan pengaduan GST Aldy selaku pihak yang diberi kuasa oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Laporan tersebut ditindaklanjuti Unit Reskrim Polsek Sepaku dengan melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi di lapangan.

Peristiwa diketahui setelah Suparman selaku pengamat PDA 7 melaporkan adanya kehilangan dan kerusakan fasilitas kepada Operator Command Center EWS. Pemeriksaan kemudian dilakukan bersama Tim Command Center EWS dan Tim OM PT Mertani.

Dari hasil pemeriksaan, sejumlah fasilitas PDA 7 ditemukan hilang maupun mengalami kerusakan. Barang yang hilang di antaranya Sensor Vega, satu set solar panel 50 WP, kamera CCTV, penangkal petir, sejumlah kabel instalasi, serta uang tunai sebesar Rp2,1 juta. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian jutaan rupiah.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Unit Reskrim Polsek Sepaku kemudian mengidentifikasi dan mengamankan tiga orang yang diduga terlibat, masing-masing berinisial H (27), R (31), dan M (28).

H merupakan warga Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, PPU, sedangkan R juga berdomisili di wilayah Sepaku. Sementara M merupakan warga Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna ungu tanpa pelat nomor yang diduga berkaitan dengan perkara.

Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara, S.I.K., M.M., M.Tr.SOU., melalui Kapolsek Sepaku AKP Syarifuddin, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk respons kepolisian dalam menindaklanjuti laporan sekaligus menjaga keamanan fasilitas yang berada di wilayah hukum Polsek Sepaku.

“Setelah menerima laporan, kami segera melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkara. Dari hasil penyelidikan tersebut, tiga orang berhasil diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” ujar AKP Syarifuddin.

Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol. Dr. Tedy Sopandi, S.I.K., M.Si., mengatakan pengungkapan tersebut menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan respons terhadap setiap laporan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keamanan fasilitas dan aset publik.

“Polri akan terus menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional dan berdasarkan alat bukti. Pengungkapan ini juga menjadi bentuk komitmen kepolisian untuk menjaga keamanan fasilitas yang memiliki fungsi penting bagi masyarakat dan mendukung pelayanan publik,” ujar Kombes Pol. Tedy Sopandi.

Ia menegaskan, proses penyidikan terhadap ketiga tersangka masih terus dilakukan untuk mendalami peran masing-masing, melengkapi alat bukti, serta memastikan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat.

“Penanganan perkara dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum. Kami mengimbau masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas mencurigakan agar segera melaporkannya kepada kepolisian,” tambahnya.

Ketiga tersangka kini telah diamankan di Polsek Sepaku dan menjalani proses penyidikan. Para tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Humas Polda Kaltim

Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Bontang – Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., melakukan kunjungan kerja ke PT Pupuk Kaltim dalam rangka penandatanganan Pedoman Kerja Teknis (PKT) Jasa Pengamanan sekaligus sosialisasi mengenai bahaya narkoba, judi online, terorisme, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Jumat (11/9/2026).

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, S.H., M.Han., para pejabat utama Polda Kaltim, serta Direktur Utama PT Pupuk Kaltim beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Kapolda Kaltim menegaskan bahwa penandatanganan PKT tidak semata-mata merupakan kegiatan administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi, komunikasi, koordinasi, serta kepercayaan antara Polri dan pihak perusahaan.

Menurutnya, PT Pupuk Kaltim memiliki posisi strategis, bukan hanya bagi perekonomian Kalimantan Timur, tetapi juga dalam skala nasional. Keberlangsungan operasional perusahaan berkaitan erat dengan ketersediaan pasokan pangan dan roda perekonomian masyarakat.

“Pengamanan tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga gedung dan aset, tetapi juga menjaga keberlangsungan proses produksi yang memiliki dampak luas bagi masyarakat dan negara,” tegas Kapolda.

Melalui kerja sama tersebut, Kapolda mendorong peningkatan koordinasi dan komunikasi antara Polri dengan pihak perusahaan guna mengantisipasi serta menyelesaikan setiap potensi gangguan keamanan secara cepat, tepat, dan akurat.
Selain itu, pengamanan terintegrasi juga perlu diwujudkan melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara personel Polri dan petugas pengamanan internal perusahaan. Kesiapsiagaan juga harus terus ditingkatkan melalui pelatihan, simulasi, serta evaluasi secara berkala dengan menyesuaikan perkembangan potensi ancaman di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Kapolda turut menyoroti pentingnya upaya bersama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja. Ia menekankan bahwa pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba perlu mendapatkan bantuan dan rehabilitasi, sementara para pengedar harus ditindak tegas sebagai pelaku utama kejahatan.

Menurutnya, terciptanya lingkungan keluarga dan tempat kerja yang aman dari narkoba maupun kekerasan akan memberikan dampak positif terhadap konsentrasi, produktivitas, dan kinerja para karyawan.

Kapolda juga mengingatkan jajaran personel Polri agar memberikan pelayanan pengamanan yang profesional, responsif, dan solutif. Personel diharapkan tidak hanya hadir ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi terlebih dahulu mengenali lingkungan kerja perusahaan serta membangun komunikasi dan koordinasi secara aktif.

“Kenali lingkungan kerja perusahaan dan bangun komunikasi sebelum timbul masalah, bukan sekadar hadir ketika konflik sudah terjadi,” pesannya.

Kapolda berharap kerja sama yang dibangun melalui PKT tersebut dapat menjadi landasan bagi terciptanya partnership yang solid antara Polri dan PT Pupuk Kaltim. Sinergi tersebut diharapkan mampu saling memperkuat dalam menjaga keamanan, mendukung stabilitas operasional perusahaan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kepentingan negara.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, judi online, terorisme, serta upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai bagian dari penguatan kesadaran bersama dalam menciptakan lingkungan kerja dan kehidupan sosial yang aman, sehat, dan kondusif.

Humas Polda Kaltim

Bekasi– Kapolri mendorong perusahaan mengubah cara pandang terhadap buruh. Pekerja tidak semestinya hanya diposisikan sebagai tenaga kerja, tetapi harus menjadi aset, mitra, sekaligus bagian dari keluarga perusahaan.

Pesan itu disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Acara tersebut mengusung tema “Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi”.

“Jadikan buruh sebagai aset, mitra, dan bagian dari keluarga perusahaan,” ujar Kapolri.

Cara pandang tersebut dinilai penting untuk membangun hubungan industrial yang sehat. Sebab, keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan buruh bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan, melainkan perlu berjalan beriringan.

Perusahaan membutuhkan pekerja yang produktif dan berkualitas agar mampu bertahan dan berkembang. Sebaliknya, buruh membutuhkan perusahaan yang sehat untuk memperoleh kepastian kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Keseimbangan itu semakin dibutuhkan di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang turut memberi tekanan terhadap dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja semakin memperkuat komunikasi dan kolaborasi.

Kapolri pun mengapresiasi perjuangan FSPMI yang semakin mengedepankan silaturahmi serta dialog dengan pemerintah dan kalangan pengusaha. Perbedaan kepentingan dalam hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah, bukan dengan langkah yang justru merugikan pekerja maupun perusahaan.

Pendekatan serupa juga terlihat dalam pembahasan Cipta Kerja yang diawali melalui pertemuan antara serikat buruh dan asosiasi pengusaha. Langkah tersebut diapresiasi sebagai upaya mencari titik temu dengan tetap berpegang pada regulasi dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Konsolidasi Akbar FSPMI tersebut dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100. Sejumlah unsur serikat pekerja, pengusaha, APINDO, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, hingga jajaran Polri turut hadir.

Di tengah upaya memperkuat hubungan industrial, pemerintah juga terus mendorong hilirisasi dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kekayaan sumber daya alam dan besarnya pasar domestik Indonesia menjadi modal penting untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Namun, investasi membutuhkan iklim yang aman dan kondusif. Karena itu, Kapolri meminta praktik pungutan liar, premanisme, maupun gangguan kamtibmas lainnya yang menghambat aktivitas dunia usaha segera dilaporkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Peningkatan investasi juga perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pekerja. Kapolri mengapresiasi keberadaan SMK Mitra Industri MM2100 sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang semakin kompetitif dan memiliki kesempatan untuk menduduki posisi manajerial maupun strategis di perusahaan.

Sinergi pemerintah, dunia usaha, investor, dan buruh pada akhirnya menjadi kunci agar investasi terus tumbuh, lapangan kerja semakin luas, dan kesejahteraan pekerja meningkat menuju Indonesia Emas 2045.

Bekasi – Kapolri mengapresiasi langkah serikat buruh dan asosiasi pengusaha yang mulai duduk bersama membahas RUU Cipta Kerja. Menurutnya, dialog sejak awal menjadi cara terbaik untuk mencari titik temu di tengah berbagai kepentingan buruh dan dunia usaha.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Acara mengangkat tema “Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” dan dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan.

Kapolri mengaku senang karena pembahasan RUU Ciptaker kali ini diawali dengan komunikasi antara serikat pekerja dan Apindo. Menurutnya, pola seperti ini penting dipertahankan karena berbagai isu ketenagakerjaan memang tidak selalu mudah dan sangat mungkin memunculkan perbedaan pandangan.

“Saya sangat senang mendengar bahwa pembicaraan terkait dengan draf Undang-Undang Ciptaker dimulai dengan pembicaraan bersama antara teman-teman dari serikat pekerja dengan Apindo. Ini adalah permulaan yang sangat baik dan tentunya harus dipertahankan,” kata Kapolri.

Ia menegaskan, perbedaan antara pekerja dan pengusaha merupakan hal yang wajar. Namun yang terpenting, setiap persoalan hubungan industrial sebisa mungkin diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, tanpa mengabaikan hak buruh maupun keberlangsungan perusahaan.

Kapolri mengatakan, keseimbangan antara dua kepentingan tersebut menjadi semakin penting di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global yang turut berdampak pada dunia usaha serta sektor ketenagakerjaan di Indonesia.

Karena itu, ia mengingatkan pengusaha agar tidak melihat pekerja semata-mata sebagai tenaga kerja, melainkan sebagai aset, mitra, sekaligus bagian dari keluarga besar perusahaan.

“Kalau kita bicara kesejahteraan buruh, perusahaannya juga harus tetap hidup dan berkembang. Di situlah kita harus menemukan titik keseimbangan untuk kepentingan bersama,” ujarnya.

Di sisi lain, Kapolri juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi tetap aman dan kondusif. Pemerintah, kata dia, terus mendorong hilirisasi dan investasi agar semakin banyak lapangan pekerjaan baru yang tercipta.

Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar, mulai dari kekayaan sumber daya alam hingga pasar domestik yang luas. Namun potensi tersebut harus diiringi dengan kepastian, keamanan, serta hubungan industrial yang sehat.

Kapolri pun meminta perusahaan tidak ragu melaporkan praktik premanisme, pungutan liar, ataupun gangguan keamanan lainnya di kawasan industri. Polri, tegasnya, akan menindaklanjuti setiap laporan agar dunia usaha dan investor merasa aman menjalankan kegiatannya.

Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa kondusivitas investasi tidak boleh mengesampingkan kepentingan pekerja. Pengusaha tetap harus mematuhi regulasi dan menjaga hak-hak buruh yang telah ditetapkan.

“Investasi harus tetap kondusif, tetapi hak-hak buruh juga harus terus dijaga dan diperjuangkan. Semua harus berjalan seimbang,” tegasnya.

Kapolri optimistis, jika pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja mampu menjaga komunikasi serta bekerja bersama, Indonesia akan semakin kuat dalam mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi keberadaan SMK Mitra Industri MM2100 yang dinilai menjadi contoh konkret kolaborasi dunia pendidikan dan industri dalam menyiapkan tenaga kerja berkualitas. Kapolri berharap pekerja Indonesia ke depan tidak hanya menjadi tenaga terampil, tetapi juga mampu mengisi posisi-posisi manajerial dan strategis di perusahaan.

“Dengan semangat kebersamaan antara pengusaha, investor, buruh dan pemerintah, kita yakin Indonesia bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju,” pungkas Kapolri.

BEKASI – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik pungutan liar, premanisme, maupun berbagai tindak kejahatan yang mengganggu kegiatan usaha dan iklim investasi di Indonesia.

Kapolri meminta para pengusaha segera melaporkan setiap gangguan keamanan yang terjadi. Jajaran kepolisian diperintahkan merespons dan menindaklanjuti laporan tersebut secara tegas sesuai ketentuan hukum.

Penegasan itu disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut dihadiri kurang lebih 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.

“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan dunia usaha. Situasi kamtibmas yang terjaga akan memberikan rasa aman kepada pekerja, menjamin kelancaran operasional perusahaan, sekaligus memperkuat kepercayaan investor.

Terlebih, Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi karena didukung kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang luas, serta pengembangan hilirisasi di berbagai sektor strategis.

Potensi tersebut tercermin dari realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester I tahun 2026. Pada periode yang sama, Jawa Barat membukukan investasi sebesar Rp138 triliun.

Kabupaten Bekasi menjadi salah satu penopang utama capaian tersebut. Pada triwulan I tahun 2026, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi mencapai Rp31,7 triliun atau 41,29 persen dari total investasi Jawa Barat sebesar Rp76,8 triliun.

Kapolri memastikan Polri akan terus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar kegiatan industri dapat berjalan dengan aman serta berkelanjutan.

“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” kata Kapolri.

Meski demikian, Kapolri mengingatkan bahwa kondusivitas investasi bukan hanya berkaitan dengan keamanan. Perusahaan juga harus menaati regulasi, memenuhi hak-hak pekerja, serta membangun hubungan industrial yang adil dan harmonis.

Pekerja dan pengusaha merupakan dua unsur yang saling membutuhkan. Perusahaan memerlukan dukungan pekerja untuk menjaga kegiatan produksi, sedangkan pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan terus berkembang sebagai sumber penghidupan.

Karena itu, Kapolri mendorong seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan ketenagakerjaan. Perbedaan kepentingan tidak boleh berkembang menjadi konflik yang merugikan pekerja, perusahaan, maupun perekonomian.

Kapolri mengajak pemerintah, pengusaha, pekerja, dan serikat buruh bersinergi menciptakan lingkungan industri yang aman, hubungan kerja yang berkeadilan, serta iklim investasi yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.