Blog

Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Berau – Polres Berau melalui Polsek Gunung Tabur di bawah pimpinan Kapolsek Gunung Tabur Iptu Alan Firdaus, S.Sos., S.H., terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus mendorong produktivitas petani di wilayah Kabupaten Berau. Hal tersebut diwujudkan melalui pendampingan pengiriman hasil panen jagung dari dua kelompok tani mitra Polri menuju Gudang Bulog Cabang Berau.

Dalam kegiatan tersebut, hasil panen jagung dari Kelompok Tani Makassang Makmur yang diketuai Sdr. Benyamin Linggi dan Kelompok Tani Duri Jaya II yang diketuai Sdr. Sabaruddin masing-masing sebanyak 4.000 kilogram atau 80 karung berhasil dikirim ke Gudang Bulog Cabang Berau. Dengan demikian, total hasil panen yang disalurkan mencapai 8.000 kilogram atau 8 ton jagung pipil.

Hasil panen Kelompok Tani Makassang Makmur berasal dari lahan pertanian di Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur. Sementara itu, hasil panen Kelompok Tani Duri Jaya II berasal dari lahan di Jalan Poros Bulungan, RT 012, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur.

Proses pengiriman menggunakan satu unit kendaraan Daihatsu Dump Truck dengan nomor polisi KT 8016 PC. Kegiatan tersebut mendapat pendampingan langsung dari Kapolsek Gunung Tabur Iptu Alan Firdaus, S.Sos., S.H., Wakapolsek Gunung Tabur Iptu Wayan, serta personel Bhabinkamtibmas yang mendampingi masing-masing kelompok tani hingga proses penyerahan hasil panen kepada pihak Bulog.

Setibanya di Gudang Bulog Cabang Berau, hasil panen langsung dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan. Untuk jagung dari Kelompok Tani Makassang Makmur, kadar air tercatat sebesar 10,02 persen, sedangkan jagung dari Kelompok Tani Duri Jaya II memiliki kadar air 10,01 persen. Kedua hasil panen tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diterima dan dibeli oleh pihak Bulog dengan harga Rp6.400 per kilogram.

Kapolres Berau AKBP Ridho Tri Putranto, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Gunung Tabur Iptu Alan Firdaus, S.Sos., S.H., menyampaikan bahwa pendampingan terhadap kelompok tani merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan.

“Polsek Gunung Tabur akan terus memberikan pendampingan kepada para petani dan kelompok tani mitra Polri, mulai dari proses produksi hingga pemasaran hasil panen. Kami berharap hasil pertanian masyarakat dapat terserap dengan baik sehingga semakin meningkatkan motivasi dan kesejahteraan para petani,” ujar Iptu Alan Firdaus.

Menurutnya, sinergi antara kepolisian, kelompok tani, dan Bulog menjadi bagian penting dalam memastikan hasil produksi pertanian masyarakat dapat tersalurkan melalui jalur yang tepat. Selain itu, pendampingan tersebut juga diharapkan dapat memberikan kepastian kepada petani dalam memasarkan hasil panennya.

Pihak Bulog menyampaikan bahwa hasil panen jagung yang dikirim dalam kegiatan tersebut dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan kadar air untuk dilakukan pembelian. Namun, petani juga diimbau untuk meningkatkan kebersihan hasil panen serta melakukan pengecekan sampel terlebih dahulu sebelum jagung dikirim ke gudang Bulog.

Polsek Gunung Tabur menegaskan akan terus mendukung dan mendampingi kelompok tani sebagai mitra Polri dalam mengembangkan sektor pertanian. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Berau sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Balikpapan – Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Kalimantan Timur memperkuat sinergi dan komunikasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) melalui kegiatan silaturahmi yang digelar di Gedung MOB SKK Migas Wilayah Kalsul, Komplek Pasir Ridge, Balikpapan, Selasa (18/8/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 15.00 WITA tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol. Dr. Tedy Sopandi, S.I.K., M.Si., dan disambut Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalsul Haryanto Syafri bersama jajaran.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Departemen Operasi SKK Migas Kalsul Dedy Hidayat, Koordinator Operasi Faizal Abdi, Analis Operasi Marchellina D.M., serta jajaran staf SKK Migas. Dari Bidhumas Polda Kaltim turut hadir Kasubbagrenmin Penata TK I Ngadi Sunaryo, Plh. Kasubbidpenmas Penata TK I Henry, serta Aipda Gantang T.H.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalsul menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kunjungan silaturahmi Bidhumas Polda Kaltim. Pertemuan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi serta meningkatkan kerja sama yang selama ini telah terjalin antara SKK Migas dan Polda Kaltim.

Selain membahas penguatan hubungan kelembagaan, pihak SKK Migas juga mendorong peningkatan kolaborasi dalam bidang komunikasi publik, khususnya dalam penyampaian informasi kepada masyarakat terkait kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi.

Koordinator Operasi SKK Migas Kalsul Faizal Abdi turut memberikan pemaparan mengenai skema serta tata cara kerja SKK Migas Wilayah Kalsul. Pemahaman tersebut dinilai penting agar pihak eksternal, termasuk Bidhumas Polda Kaltim, memiliki gambaran yang lebih komprehensif mengenai kegiatan operasional SKK Migas, sehingga dapat membantu memberikan informasi yang tepat apabila terjadi persoalan maupun isu yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Faizal juga menjelaskan bahwa cakupan kerja SKK Migas Wilayah Kalsul tidak hanya meliputi wilayah Kalimantan Timur, tetapi juga mencakup Provinsi Kalimantan Utara dan wilayah Sulawesi.

Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol. Dr. Tedy Sopandi, S.I.K., M.Si., menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan pihak SKK Migas dalam membangun komunikasi bersama Bidhumas Polda Kaltim.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada SKK Migas Wilayah Kalsul yang telah menerima dan menyambut kedatangan kami dengan baik. Kami berharap silaturahmi dan sinergi yang telah terbentuk dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi kepentingan masyarakat dan negara,” ujar Kombes Pol. Tedy Sopandi.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara Polri dan SKK Migas menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif, khususnya dalam menjaga keberlangsungan kegiatan produksi minyak dan gas bumi di wilayah kerja SKK Migas.

“Sinergi ini tentunya tidak hanya berkaitan dengan aspek komunikasi dan pemberitaan, tetapi juga bagaimana bersama-sama menjaga keamanan sehingga seluruh proses produksi minyak dan gas dapat berjalan dengan aman, lancar, dan memberikan manfaat bagi negara,” tambahnya.

Melalui kegiatan silaturahmi tersebut, Bidhumas Polda Kaltim dan SKK Migas Wilayah Kalsul sepakat untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, serta kolaborasi dalam mendukung penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan yang kondusif.

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana transnasional dengan modus Business Email Compromise (BEC) yang menyasar perusahaan asal Amerika Serikat. Dalam kasus ini, korban mengalami kerugian sebesar USD 350.325 atau sekitar Rp5,6 miliar.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Lobby Gedung Bareskrim Polri Lantai 1, Rabu (19/8/2026). Pengungkapan dilakukan melalui sinergi antara Bareskrim Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat.

Kasubdit 1 Dittipid Siber Bareskrim Polri Kombes Pol Deddy Supriadi mengatakan, kasus tersebut bermula ketika perusahaan Aiki Power Tools yang berkedudukan di Amerika Serikat melakukan transaksi perdagangan hardware komputer dengan perusahaan Drup Machinery Corp yang berada di China.

Dalam aksinya, pelaku melakukan manipulasi dan penyamaran komunikasi melalui email sehingga seolah-olah berasal dari pihak perusahaan yang sah. Pelaku kemudian mengarahkan pembayaran transaksi ke rekening perusahaan yang telah disiapkan di Indonesia.

“Modus yang digunakan adalah Business Email Compromise, yaitu melakukan kompromi dan manipulasi komunikasi melalui email bisnis sehingga korban meyakini informasi yang diterima merupakan komunikasi resmi dari pihak yang bertransaksi,” ujar Deddy.

Korban kemudian melakukan transfer sebesar USD 350.325 ke rekening Bank BCA nomor 5345187445 atas nama PT Aksesoris Andalan Bersama yang telah disiapkan para pelaku.

Berdasarkan hasil penelusuran, PPATK melakukan penghentian sementara terhadap transaksi sehingga sebagian besar dana masih dapat diamankan. Dari total dana yang masuk, sekitar USD 70.000 telah ditransfer ke sejumlah rekening di China melalui beberapa transaksi, sementara dana lainnya berhasil dihentikan dan kemudian diblokir secara permanen oleh penyidik.

“Rekening tersebut masih memiliki saldo sekitar USD 285.859 atau setara kurang lebih Rp5 miliar. Dana tersebut telah diamankan untuk kepentingan proses penyidikan dan selanjutnya dapat dilakukan pemulihan aset kepada korban melalui mekanisme hukum,” jelas Deddy.

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menangkap dua tersangka, yakni LPK, laki-laki berusia 56 tahun yang merupakan warga negara Indonesia, serta LJ, laki-laki berusia 46 tahun yang merupakan warga negara China.

LPK diduga berperan membantu menyiapkan legalitas perusahaan dan rekening yang digunakan untuk menampung hasil kejahatan. Sementara LJ berperan dalam komunikasi dengan pihak lain yang berada di China serta membantu menjalankan transaksi atas dana hasil kejahatan.

Dari kedua tersangka, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit telepon seluler, masing-masing Samsung Galaxy milik LPK dan Samsung Galaxy A72 milik LJ.

Kasubnit Dittipid Siber Bareskrim Polri Kompol Bambang Meiriawan menjelaskan, kedua tersangka di Indonesia diduga mendapatkan keuntungan sebesar 5 persen dari setiap transaksi yang masuk ke rekening yang mereka siapkan.

“Peran tersangka yang kami amankan di Indonesia adalah menyiapkan akta pendirian perusahaan dan rekening yang kemudian digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan. Setelah rekening tersebut siap, informasi rekening dikirimkan kepada pelaku yang berada di China,” ungkap Bambang.

Bambang menambahkan, setelah dana masuk ke rekening, pelaku yang berada di China memberikan informasi kepada tersangka di Indonesia untuk melakukan eksekusi terhadap dana tersebut. Sebagian dana kemudian dikirimkan ke sejumlah rekening di China.

“Dari kesepakatan yang ada, masing-masing tersangka mendapatkan 5 persen dari setiap uang yang masuk ke rekening tersebut,” katanya.

Sementara itu, otak pelaku berinisial CW yang diduga berada di China masih dalam proses pencarian. Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi dengan FBI untuk menelusuri identitas serta keberadaan yang bersangkutan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait manipulasi informasi atau dokumen elektronik sebagaimana Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, penyidik menerapkan sangkaan tindak pidana penipuan, tindak pidana transfer dana, serta tindak pidana pencucian uang dan ketentuan penyertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Ancaman pidana maksimal terhadap sangkaan pasal yang diterapkan dalam perkara ini adalah 15 tahun penjara,” tegas Deddy.

Deddy menegaskan, pengungkapan perkara tersebut menjadi bukti bahwa Polri terus memperkuat sinergi dengan lembaga dalam negeri maupun mitra penegak hukum internasional untuk mengungkap kejahatan siber yang bersifat lintas negara.

“Polri akan terus memperkuat kerja sama dan sinergi dengan PPATK, FBI, maupun mitra penegak hukum lainnya dalam menelusuri kejahatan siber dan aliran dana hasil kejahatan, khususnya yang memiliki jaringan lintas negara,” tutupnya.

Jakarta, 19 Agustus 2026 — Densus 88 AT Polri bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kanwil Kemenag DKI Jakarta menggelar kegiatan Bedah Film “Jihad Selfie” dan diskusi interaktif yang diikuti 200 Ketua OSIS, guru, komite sekolah, serta wali murid SMA/MA negeri dan swasta se-Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran sekolah dan keluarga sebagai lingkungan yang aman bagi anak, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap kekerasan, perundungan (bullying), propaganda di media sosial, paham radikal, dan Nihilistic Violent Extremism (NVE).

Direktur Pencegahan Densus 88 AT Polri yang diwakili Kasubdit Kontra Ideologi Ditcegah Densus 88 AT Polri, Kombes Pol. Moh Dofir, menegaskan bahwa keluarga dan sekolah memiliki posisi penting dalam menjaga masa depan generasi muda.

“Keluarga dan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan rasa aman, perhatian, ruang dialog, serta lingkungan yang nyaman dan bebas dari bullying,” ujarnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag DKI Jakarta Adib menekankan pentingnya membangun pemahaman keagamaan yang moderat dan selaras dengan prinsip kebangsaan.

“Di Kanwil Kementerian Agama tentu mendorong untuk terus terbangunnya pemahaman beragama yang moderat, pemahaman beragama yang sejalan dengan prinsip-prinsip kebangsaan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang menjunjung tinggi keragaman, perbedaan dan menolak bentuk kekerasan apa pun.”

Dari unsur pendidikan, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ali Mukodas menyampaikan bahwa pencegahan terorisme harus dipandang sebagai bagian dari upaya membangun karakter generasi muda.

“Pencegahan terorisme pada akhirnya bukan hanya tentang mencegah sebuah tindakan kekerasan, melainkan kita sedang membangun generasi yang tidak mudah dipecah oleh perbedaan dan tidak mudah dihasut oleh kebencian.”

Dalam sesi diskusi interaktif, Densus 88 AT Polri melalui Kompol Agus Isnaini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam upaya pencegahan. Ruang digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi ekstrem dengan menyasar kelompok remaja.

“Anak diperkenalkan pada konten atau figur bernuansa keluhan, ketidakadilan, atau kebencian—sering lewat game online, forum atau media sosial.”

Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen RI, Ruspita Putri Utami, menekankan pentingnya membangun lingkungan sekolah yang inklusif sekaligus memperkuat kemampuan deteksi dini.

“Jangan lagi ada eksklusivisme di sekolah. Harus inklusif, benar-benar inklusif, dan yang cukup paling penting adalah kemampuan sekolah melakukan deteksi dini.”

Sementara itu, Spesialis Perlindungan Anak UNICEF Indonesia, Ignatius Setiawan Cahyo Nugroho, menyoroti pentingnya pendekatan sistemik dalam perlindungan anak dan pencegahan eksploitasi.

“Kita sering memberikan jawaban tidak sistemik, sedangkan masalahnya sistemik. Agar kita bisa berpikir sistemik maka kita perlu berpikir secara komprehensif.”

Melalui pendekatan bedah film dan diskusi interaktif, peserta diajak memahami bagaimana proses paparan ideologi kekerasan dapat terjadi serta pentingnya membangun komunikasi antara anak, orang tua, dan sekolah.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kemampuan deteksi dini di lingkungan pendidikan, serta mendorong terciptanya sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan maupun pengaruh ideologi ekstrem.

Lombok Timur — Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong percepatan swasembada bawang putih nasional dengan memastikan peningkatan produksi berjalan beriringan dengan penguatan ekosistem pertanian dan kesejahteraan petani.

Hal tersebut disampaikan Titiek Soeharto dalam kegiatan penanaman bawang putih secara serentak di 14 Polda, panen raya, serta groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (19/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta sejumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kelompok tani dan pemangku kepentingan terkait.

Menurut Titiek, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk kembali mencapai swasembada bawang putih. Selain memiliki lahan dan petani, Indonesia juga memiliki pengalaman pernah mencapai swasembada bawang putih.

“Indonesia pernah swasembada bawang putih. Tentunya saat ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk bagaimana kita mengulang kejayaan yang pernah terjadi saat itu,” ujar Titiek.

Ia menilai momentum penanaman serentak di 14 Polda harus menjadi awal gerakan yang konsisten dan berkelanjutan. Menurutnya, swasembada bawang putih tidak boleh berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi harus dilanjutkan dengan perencanaan, pendampingan, penguatan produksi, hingga penyerapan hasil panen.

“Penanaman bawang putih serentak ini harus menjadi awal gerakan yang konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial, guna mendukung pencapaian swasembada bawang putih,” kata Titiek.

Dalam kegiatan tersebut, penanaman bawang putih dilakukan pada lahan seluas 279,5 hektare yang tersebar di 59 Polres pada 14 Polda. Penanaman melibatkan 110 kelompok tani dan 2.174 petani dengan potensi produksi mencapai sekitar 2.795 ton bawang putih.

Polda NTB menjadi wilayah dengan lahan penanaman terluas, yakni 120 hektare dengan potensi produksi 1.200 ton. Selanjutnya Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektare dengan potensi 810 ton dan Polda Jawa Barat seluas 44,58 hektare dengan potensi produksi 445,8 ton. Sementara Polda Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah akan menyusul melakukan penanaman pada September dan Oktober 2026 sesuai masa tanam di wilayah masing-masing.

Titiek menegaskan, peningkatan luas tanam harus diikuti dengan pembangunan ekosistem bawang putih dari hulu hingga hilir. Dukungan kepada petani harus mencakup benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan, teknologi, serta pendampingan.

Menurutnya, ketepatan bantuan menjadi hal penting agar berbagai sarana produksi benar-benar memberikan dampak terhadap produktivitas petani.

“Dukungan sarana produksi harus benar-benar sampai kepada petani, meliputi benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan, teknologi, serta pendampingan dengan memperhatikan ketepatan jumlah, waktu, dan sasaran,” ujar Titiek.

Selain aspek produksi, Titiek menyoroti pentingnya kepastian pasar bagi petani. Menurutnya, hasil panen harus memiliki penyerapan dan tata niaga yang jelas agar petani memperoleh kepastian harga serta keuntungan yang layak.

Ia menilai keberhasilan swasembada tidak dapat hanya diukur dari luas lahan dan jumlah produksi, tetapi juga dari kemampuan menciptakan usaha tani yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi petani.

“Swasembada tidak hanya berorientasi pada perluasan lahan dan peningkatan produksi, tetapi juga harus membangun ekosistem bawang putih yang kuat serta memberikan manfaat dan keuntungan bagi petani,” katanya.

Untuk memastikan program berjalan secara berkelanjutan, Titiek mendorong pemerintah memiliki roadmap swasembada bawang putih yang jelas dan terukur. Roadmap tersebut mencakup target luas tanam, produktivitas, produksi, dukungan anggaran, serta pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Menurutnya, sentra produksi yang telah berkembang seperti Sembalun perlu terus diperkuat. Pada saat yang sama, pemerintah perlu mengembangkan sentra-sentra baru di daerah lain yang memiliki karakteristik dan potensi budidaya bawang putih.

Di Sembalun sendiri, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan panen raya bawang putih pada lahan seluas 105 hektare dengan potensi hasil mencapai 1.050 ton. Panen melibatkan sembilan kelompok tani dan 287 petani.

Penguatan sektor pascapanen juga dilakukan melalui groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri seluas 250 meter persegi dengan kapasitas penyimpanan mencapai 300 ton bawang putih. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas hasil panen sekaligus mendukung proses penyerapan dan distribusi.

Titiek juga menilai kebijakan impor perlu dikelola secara hati-hati. Pemenuhan kebutuhan nasional tetap harus dijamin, namun pada saat yang sama produksi dalam negeri harus diberikan ruang untuk tumbuh sehingga petani memiliki kepastian usaha.

Ia menambahkan, Komisi IV DPR RI akan terus mengawal program tersebut melalui fungsi dukungan dan pengawasan agar kebijakan swasembada bawang putih dapat berjalan sesuai target.

“Komisi IV DPR RI akan terus memberikan dukungan dan menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangan kami untuk mendorong keberhasilan program swasembada bawang putih,” tegas Titiek.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan penguatan ketahanan pangan merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mampu mandiri di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

“Harapan kita semua, kita bisa melaksanakan swasembada, masyarakat kita, petani kita juga sejahtera dan Indonesia betul-betul memiliki kedaulatan di negeri sendiri,” tegas Kapolri.

Melalui sinergi pemerintah, DPR RI, Polri, kelompok tani, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan, percepatan swasembada bawang putih diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi nasional dan mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga membangun ekosistem pertanian yang kuat serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Cianjur – Polri melaksanakan penanaman serentak bawang putih di 14 daerah di Jawa Barat sebagai bagian dari program Asta Cita yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama kemandirian bangsa. Kegiatan tersebut juga menjadi rangkaian dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penanaman bawang putih tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi lahan pertanian di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Cianjur. Para petani di wilayah Cianjur Utara turut dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut sebagai upaya mendorong peningkatan produksi bawang putih sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Program tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan penanaman bawang putih, panen raya, sekaligus ground breaking Gudang Ketahanan Pangan Polri. Secara nasional, kebutuhan bawang putih mencapai lebih dari 600 ribu ton setiap tahun, sementara sekitar 95 persen kebutuhan tersebut masih bergantung pada impor.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. H. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., mengatakan Polri terus mengambil langkah konkret untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

“Seperti yang selalu disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto, ketahanan pangan merupakan kunci kemandirian bangsa. Dengan swasembada, kita bukan hanya memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi juga memperkuat martabat Indonesia. Maka dari itu, Polri bergerak untuk menyukseskan Asta Cita swasembada, salah satunya melalui komoditas bawang putih,” ujar dia, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, upaya pengembangan bawang putih tersebut telah dimulai sejak 2025 melalui kerja sama dengan kelompok tani. Hingga 2026, kerja sama tersebut telah mencapai total luas lahan 948 hektare dengan capaian panen basah sebesar 9.480 ton.

“Sebanyak 14 Polda dengan 59 Polres telah berpartisipasi aktif dalam program ini. Total lahan yang telah ditanam mencapai 279,53 hektare dengan estimasi hasil panen sebesar 2.795,4 ton,” katanya.

Wakapolri menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan di Sembalun, Lombok Timur, menjadi salah satu rangkaian utama program tersebut. Di lokasi tersebut dilakukan penanaman bawang putih pada lahan seluas 120 hektare, panen raya pada lahan 105 hektare, sekaligus ground breaking Gudang Ketahanan Pangan Polri.

Gudang tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai fasilitas penyimpanan dan penjemuran bawang putih guna menjaga kualitas hasil panen sekaligus mendukung stabilitas pasokan.

Sementara itu, di wilayah Polda Jawa Barat, penanaman bawang putih secara serentak dilaksanakan pada lahan seluas 44,58 hektare dengan potensi hasil panen mencapai 445,8 ton.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., mengatakan dalam pelaksanaan budidaya bawang putih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, ketersediaan bibit, serta ketersediaan air.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, Polri menyiapkan 25 orang dalam tim riset kolaboratif yang melibatkan Bakomsus Pertanian, personel Polri, kelompok tani, mahasiswa, dan ahli pertanian.

“Tim ini akan mempelajari bibit, karakteristik lahan, dan pola budidaya yang hasilnya akan ditransfer kepada kelompok tani dan para mitra di Jawa Barat,” kata dia.

Dalam hal ketersediaan bibit, Polri juga memperoleh dukungan sebanyak 1 ton bibit dari PTPN serta melalui swadaya. Ke depan, kolaborasi dengan dinas pertanian dan mitra strategis akan terus diperkuat, termasuk melalui pengembangan konsep green house pembibitan untuk meningkatkan ketersediaan dan kemandirian bibit secara berkelanjutan.

Sementara untuk mengatasi kendala ketersediaan air, khususnya pada musim kemarau, akan dilakukan pipanisasi serta penyiapan sarana pengairan di sejumlah lokasi budidaya.

“Dengan sarana prasarana yang juga dibangun, diharapkan budidaya bawang putih ini dapat berkelanjutan secara optimal,” pungkasnya.

Melalui program tersebut, Polri bersama pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai mitra strategis terus mendorong peningkatan produksi bawang putih dalam negeri. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus mendukung terwujudnya swasembada bawang putih sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

Cianjur – Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. H. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., memimpin langsung penanaman perdana bawang putih di Kabupaten Cianjur, Rabu (19/8/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penanaman bawang putih secara serentak di 14 daerah di Jawa Barat sebagai upaya mendukung terwujudnya swasembada bawang putih nasional.

Penanaman yang digelar di Kampung Maleber, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, tersebut turut dihadiri Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., Kapolres Cianjur AKBP Dr. A. Alexander Yurikho Hadi, S.H., S.I.K., M.Si., M.M., M.H.I., M.I.P., serta Forkopimda Kabupaten Cianjur. Penanaman dilakukan pada lahan seluas 6 hektare yang melibatkan kelompok tani setempat.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penanaman bawang putih, panen raya, sekaligus ground breaking Gudang Ketahanan Pangan Polri dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini merupakan implementasi Asta Cita yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama bangsa.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. H. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., mengatakan Kabupaten Cianjur menjadi salah satu dari 14 daerah di Jawa Barat yang dipilih untuk menjalankan program penanaman bawang putih.

Menurutnya, program tersebut merupakan langkah konkret Polri dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan kemandirian bangsa.

“Seperti yang selalu disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto, ketahanan pangan merupakan kunci kemandirian bangsa. Dengan swasembada, kita bukan hanya memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi juga memperkuat martabat Indonesia. Maka dari itu, Polri bergerak untuk menyukseskan Asta Cita swasembada, salah satunya melalui bawang putih,” ujar dia.

Wakapolri menjelaskan, kebutuhan bawang putih nasional saat ini mencapai lebih dari 600 ribu ton per tahun. Namun, sekitar 95 persen kebutuhan tersebut masih bergantung pada impor. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Polri terus mendorong pengembangan budidaya bawang putih bersama kelompok tani dan para pemangku kepentingan.

“Sejak tahun 2025, kami telah memulai langkah konkret bekerja sama dengan kelompok tani. Total luas lahan yang telah dikembangkan mencapai 948 hektare dengan capaian panen basah sebesar 9.480 ton pada tahun 2026 ini,” katanya.

Menurutnya, program tersebut juga terus diperluas dengan melibatkan jajaran kewilayahan Polri. Sebanyak 14 Polda dengan 59 Polres telah berpartisipasi aktif, dengan total lahan yang ditanam mencapai 279,53 hektare dan estimasi hasil panen sebesar 2.795,4 ton.

Khusus di wilayah Polda Jawa Barat, penanaman bawang putih serentak dilaksanakan pada lahan seluas 44,58 hektare dengan potensi hasil panen mencapai 445,8 ton. Lahan tersebut berasal dari berbagai sumber, di antaranya PTPN, Dinas Pertanian, serta Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan.

Wakapolri mengatakan luasan lahan tersebut akan terus dikembangkan secara bertahap sehingga produksi bawang putih nasional dapat semakin meningkat.

“Jumlah produksinya juga akan bertambah seiring penambahan lahan. Hingga target swasembada bawang putih terwujud,” kata dia.

Selain kegiatan penanaman di Cianjur dan wilayah Jawa Barat, rangkaian kegiatan serentak juga dilaksanakan di Sembalun, Lombok Timur. Di lokasi tersebut dilakukan penanaman bawang putih pada lahan seluas 120 hektare, panen raya pada lahan 105 hektare, sekaligus ground breaking Gudang Ketahanan Pangan Polri.

Gudang tersebut akan menjadi fasilitas penyimpanan dan penjemuran bawang putih untuk menjaga kualitas hasil panen serta mendukung stabilitas pasokan bawang putih.

Metro, Lampung – Polsek Metro Pusat Polres Metro Lampung mendapat kunjungan Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia dalam rangka visitasi dan penilaian nominasi Kompolnas Awards Tahun 2026, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Mapolsek Metro Pusat, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro ini menjadi bagian dari tahapan penilaian Kompolnas terhadap satuan kerja kepolisian yang dinilai memiliki kinerja, inovasi, serta pelayanan publik yang baik.

Kedatangan rombongan Tim Kompolnas RI yang dipimpin oleh Bapak Gufron, SH. I, M. Hub int ini disambut langsung oleh Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan, S.I.K. bersama Walikota Metro Hi. Bambang Iman Santoso. S. Sos. M. PdI, dan unsur forkopimda Kota Metro serta jajaran Polres Metro. Penyambutan turut diwarnai dengan persembahan tari sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan kepada tim penilai.

Dalam rangkaian visitasi tersebut, Tim Kompolnas RI juga melaksanakan sesi diskusi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat utama Polres Metro, Forkopimcam Metro Pusat, kepala OPD Pemerintah Kota Metro, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat.

Sesi diskusi menjadi salah satu bagian penting dalam visitasi karena memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, maupun penilaian terhadap kinerja dan pelayanan Polsek Metro Pusat serta Polres Metro secara umum.

Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan, S.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan visitasi Kompolnas merupakan momentum penting bagi Polres Metro untuk menunjukkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Visitasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Apa yang telah dilakukan tentunya masih akan terus kami evaluasi dan tingkatkan, sehingga kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Kapolres.

Menurutnya, keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat dilakukan oleh kepolisian seorang diri. Dibutuhkan sinergi dan dukungan dari pemerintah daerah, TNI, unsur penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh elemen masyarakat.

“Kami terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dan masyarakat. Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama, dan Polri akan terus berupaya hadir secara humanis, responsif, profesional dan transparan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Kompolnas RI juga melakukan penilaian secara langsung terhadap berbagai aspek yang menjadi indikator nominasi Kompolnas Awards 2026. Kegiatan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh interaksi antara tim penilai dengan jajaran kepolisian maupun unsur masyarakat yang hadir.

Kegiatan visitasi tersebut diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, khususnya Polres Metro, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polres Metro juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam pelayanan publik serta memperkuat sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif di wilayah hukum Polres Metro.

Lombok Timur — Upaya Polri mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional mencatatkan prestasi melalui perolehan Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk “Penanaman Bawang Putih secara Serentak di Lahan Terluas”. Rekor tersebut diraih melalui penanaman bawang putih serentak pada lahan seluas 279,53 hektare yang tersebar di 59 Polres pada 14 Polda.

Penanaman serentak dipusatkan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rabu (19/8/2026), dan menjadi bagian dari rangkaian Penanaman Bawang Putih Serentak, Panen Raya Bawang Putih, serta Groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri.

Kapolri menegaskan bahwa gerakan penanaman bawang putih tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian pangan nasional di tengah situasi global yang tidak menentu.

“Bapak Presiden selalu menekankan bahwa di tengah situasi eskalasi global yang tidak menentu seperti ini, kita semua harus mandiri, khususnya di bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu, ini menjadi perintah dari beliau yang harus kita tindak lanjut sehingga program ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Kapolri.

Kapolri mengatakan upaya tersebut menjadi tantangan bersama untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih. Saat ini, sekitar 90–95 persen kebutuhan bawang putih nasional masih dipenuhi melalui impor, sementara produksi dalam negeri baru berkisar 39–40 ribu ton per tahun dibandingkan kebutuhan nasional yang telah mencapai lebih dari 600 ribu ton per tahun.

“Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk bagaimana kita mengulang kejayaan yang pernah terjadi saat itu. Kita telah mencapai swasembada bawang putih saat itu dan tentunya saat ini Bapak Presiden memerintahkan hal yang sama,” kata Kapolri.

Karena itu, Polri berkomitmen mendukung target Presiden RI untuk mewujudkan swasembada bawang putih dalam tiga tahun ke depan. Dukungan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai mitra strategis.

Sejauh ini, dari target lahan seluas 4.840 hektare yang diberikan Kementerian Pertanian, telah terverifikasi 2.593,1 hektare yang tersebar di 17 Polda dan 66 Polres. Dari luasan tersebut, 927,6 hektare telah ditanami dengan melibatkan 117 kelompok tani dan 2.257 petani.

Kapolri mendorong agar potensi lahan tersebut dapat terus diperluas sehingga pelaksanaan program swasembada bawang putih dapat semakin optimal.

“Kita memiliki potensi luas lahan sebesar 2.593,1 hektare yang tersebar di 17 Polda. Dan ini kalau memang ada kebijakan lanjut untuk memperluas luasan ini, tentunya kita mengharapkan luasan ini bisa bertambah sehingga kemudian apa yang menjadi cita-cita dari Bapak Presiden betul-betul bisa kita eksekusi dengan baik,” ujar Kapolri.

Khusus dalam penanaman serentak hari ini, sebanyak 110 kelompok tani yang beranggotakan 2.174 petani terlibat menggarap lahan seluas 279,53 hektare. Penanaman tersebut memiliki potensi produksi mencapai sekitar 2.795 ton bawang putih.

Kapolri menyebut penanaman serentak tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas sentra produksi bawang putih di berbagai wilayah Indonesia.

“Untuk hari ini, kita akan melaksanakan penanaman bersama di luasan lahan 279,5 hektare yang tersebar di hampir seluruh wilayah. Ini sebagai pemanasan untuk Polda-Polda lain,” kata Kapolri.

Selain penanaman serentak, di Sembalun juga dilaksanakan panen raya bawang putih pada lahan seluas 105 hektare yang melibatkan sembilan kelompok tani dengan 287 petani. Panen tersebut memiliki potensi hasil mencapai 1.050 ton bawang putih.

Penguatan produksi dari sisi hulu turut didukung dengan penyerahan berbagai alat dan mesin pertanian serta sarana produksi kepada kelompok tani. Bantuan tersebut antara lain 90 unit hand tractor, satu unit traktor roda empat, 24 unit pompa air, serta 17 ton pupuk Phonska Nitroku yang berasal dari Polri, Kementerian Pertanian, dan PT Pupuk Indonesia.

Kapolri berharap dukungan sarana produksi tersebut dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan petani.

“Sehingga kemudian hasilnya betul-betul bisa optimal dan ini yang tentunya menjadi harapan kita semua, kita bisa melaksanakan swasembada, masyarakat kita, petani kita juga sejahtera dan Indonesia betul-betul memiliki kedaulatan di negeri sendiri,” tegas Kapolri.

Sementara dari sisi hilir, dilakukan groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri di atas lahan seluas 1.013 meter persegi yang dihibahkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Gudang dengan luas bangunan 250 meter persegi dan kapasitas penyimpanan mencapai 300 ton tersebut didukung anggaran pembangunan sebesar Rp1,4 miliar dari Pemerintah Provinsi NTB.

Keberadaan gudang dipersiapkan untuk mendukung pengelolaan pascapanen dan menjaga kualitas bawang putih. Selanjutnya, hasil panen akan diserap oleh Bulog untuk memenuhi kebutuhan bibit yang akan ditanam kembali, sehingga peningkatan produksi dapat berjalan beriringan dengan kepastian pasar bagi petani.

Kapolri juga mendorong penguatan riset dan pengembangan bibit bawang putih agar budidaya dapat diperluas ke wilayah dengan ketinggian yang lebih rendah.

“Kalau ini bisa berhasil, artinya di bawah ketinggian 900 meter pun kita bisa menanam. Kalau itu bisa berjalan, maka akselerasi swasembada pangan, khususnya bawang putih nasional, betul-betul bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” ujar Kapolri.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto juga memberikan apresiasi kepada Polri dan Kementerian Pertanian atas kerja keras dalam mendukung swasembada pangan, serta kepada Menko Pangan yang telah mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga sehingga program dapat berjalan secara sinergis.

Menurutnya, momentum penanaman serentak harus menjadi awal dari gerakan yang konsisten dan berkelanjutan. Swasembada bawang putih tidak cukup hanya dengan memperluas lahan dan meningkatkan produksi, tetapi harus diikuti pembangunan ekosistem yang kuat, kepastian penyerapan hasil panen, tata niaga yang sehat, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Melalui pencapaian Rekor MURI Penanaman Bawang Putih secara Serentak di Lahan Terluas, Polri berharap gerakan tersebut semakin memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan produksi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan mempercepat terwujudnya swasembada bawang putih Indonesia.

“Terus semangat dan kita sama-sama tunjukkan bahwa Indonesia bisa swasembada, khususnya bawang putih,” tutup Kapolri.

Lombok Timur, 19 Agustus 2026 — Polri terus memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui percepatan swasembada bawang putih. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penanaman bawang putih serentak, panen raya, serta groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan serta Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Rangkaian kegiatan menjadi bagian dari sinergi lintas sektor dalam meningkatkan produksi bawang putih nasional sekaligus memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir.

Kapolri menegaskan, upaya percepatan swasembada pangan merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mampu mandiri di tengah ketidakpastian situasi global.

“Bapak Presiden selalu menekankan bahwa di tengah situasi eskalasi global yang tidak menentu seperti ini, kita semua harus mandiri, khususnya di bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu, ini menjadi perintah dari beliau yang harus kita tindak lanjuti sehingga program ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Kapolri.

Dalam mendukung percepatan swasembada bawang putih, Polri bersinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis telah memperoleh potensi lahan terverifikasi seluas 2.593,1 hektare yang tersebar di 17 Polda. Dari luasan tersebut, 927,6 hektare telah ditanami dengan proyeksi produksi mencapai 9.276 ton. Program tersebut turut memberdayakan 117 kelompok tani dengan melibatkan 2.257 petani.

Kapolri menyebut potensi lahan tersebut masih dapat diperluas sebagai bagian dari akselerasi peningkatan produksi bawang putih nasional.

“Kita memiliki potensi luas lahan sebesar 2.593,1 hektare yang tersebar di 17 Polda. Dan ini kalau memang ada kebijakan lanjut untuk memperluas luasan ini, tentunya kita mengharapkan luasan ini bisa bertambah sehingga kemudian apa yang menjadi cita-cita dari Bapak Presiden betul-betul bisa kita eksekusi dengan baik,” kata Kapolri.

Pada kegiatan hari ini, penanaman bawang putih dilaksanakan secara serentak di 14 Polda pada lahan seluas 279,5 hektare. Penanaman tersebut diproyeksikan menghasilkan sekitar 2.795 ton bawang putih yang dapat dipanen pada kuartal IV 2026. Sementara itu, tiga Polda lainnya akan melaksanakan penanaman menyesuaikan masa tanam di wilayah masing-masing.

Khusus di Sembalun, dilaksanakan panen raya bawang putih pada lahan seluas 105 hektare dengan potensi hasil mencapai 1.050 ton. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri seluas 250 meter persegi dengan kapasitas penyimpanan mencapai 300 ton bawang putih. Keberadaan gudang tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan pascapanen melalui penyediaan sarana penyimpanan yang memadai, sehingga kualitas hasil produksi dapat tetap terjaga sebelum diserap dan didistribusikan.

Kapolri juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih. Menurutnya, kebutuhan nasional yang jauh lebih besar dibandingkan produksi dalam negeri menjadi tantangan yang harus dijawab melalui peningkatan produktivitas dan perluasan sentra produksi.

“Saat ini bawang putih masih memiliki ketergantungan impor sangat tinggi, kurang lebih 90 sampai 95 persen. Sementara produksi kita saat ini masih di antara 34.000 sampai 40.000 ton, sementara kebutuhan nasional kita 600.000 ton per tahun. Artinya, ini adalah tantangan bagi kita semua untuk bagaimana kita mengulang kejayaan yang pernah terjadi saat itu, kita telah mencapai swasembada bawang putih,” ujar Kapolri.

Dukungan terhadap sektor produksi juga diperkuat melalui pemberian alat dan mesin pertanian. Polri akan memberikan 81 unit hand tractor dan 5 unit pompa air tenaga surya. Kementerian Pertanian turut memberikan 9 unit hand tractor, 1 unit traktor roda empat, serta 19 unit pompa air, sedangkan PT Pupuk Indonesia memberikan bantuan 17 ton pupuk.

Menurut Kapolri, dukungan sarana produksi tersebut diperlukan untuk memastikan peningkatan luas lahan dapat diikuti dengan produktivitas pertanian yang optimal.

“Harapan kita semua, kita bisa melaksanakan swasembada, masyarakat kita, petani kita juga sejahtera dan Indonesia betul-betul memiliki kedaulatan di negeri sendiri,” tegasnya.

Selain memperluas lahan tanam, Polri bekerja sama dengan Kelompok Tani Pusuk Pujata untuk mengembangkan bibit bawang putih yang dapat dibudidayakan pada wilayah dengan ketinggian kurang dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Pengembangan tersebut diharapkan membuka peluang perluasan sentra produksi bawang putih ke wilayah dataran yang lebih rendah.

Kapolri mendorong agar riset dan pengembangan bibit unggulan terus dilakukan, termasuk pengujian budidaya bawang putih pada wilayah dengan ketinggian di bawah 1.000 meter di atas permukaan laut.

“Kalau ini bisa berhasil, artinya di bawah ketinggian 900 meter pun kita bisa menanam. Artinya kalau itu bisa berjalan maka akselerasi swasembada pangan, khususnya bawang putih nasional, betul-betul bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Kapolri.

Melalui kolaborasi dari hulu hingga hilir tersebut, Polri berharap produksi bawang putih dalam negeri terus meningkat, ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan petani dan mendukung terwujudnya swasembada bawang putih nasional.

“Terus semangat dan kita sama-sama tunjukkan bahwa Indonesia bisa swasembada, khususnya bawang putih,” tutup Kapolri.